Jokowi Bertemu Obama Pakai Jasa Konsultan Rp 1 Miliar? Kemenlu: Itu Tidak Benar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beredar berita di media asing soal pemerintah Indonesia menyewa sebuah lobbying firm di Las Vegas, AS, untuk mendapatkan akses ke Washington, dalam sebuah kontrak sewa jasa.

Informasi itu dikutip dari sebuah artikel yang ditulis oleh dosen politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, London, Dr Michael Buehler.

Dalam artikelnya yang dilansir oleh Malay Mail Online, dikatakan pembayaran misterius diterima oleh sebuah perusahaan LA bernama R&R Partners, yang memiliki kontrak dengan sebuah perusahaan Singapura bernama Pereira International PTE LTD.

Dalam kontraknya itu, disebutkan bahwa perusahaan konsultan Singapura menggunakan jasa lobi R&R Partners, dengan biaya jasa sebesar sekitar Rp 1 miliar.

Tertulis pula bahwa konsultan yang melobi akan "mengkomunikasikan kebutuhan RI pada AS, memfokuskan (kerjasama) di bidang keamanan, perdagangan, dan perekonomian".

Hal itu dikatakan sesuai dengan benefit yang didapat oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke AS pekan lalu, yaitu kerjasama di bidang perdagangan dan pertahanan.
Bahkan, Indonesia juga mendapat kesempatan tergabung dalam Trans-Pacific Partnership.

Namun, jika dilihat pada situs internet resmi milik R&R Partner, tak tercatat bahwa pemerintah RI pernah menjadi klien mereka untuk membantu mengkomunikasikan kebutuhan RI pada AS.

Yang jelas pihaknya pernah mengaku pernah membantu melalui jasa konsultasi untuk Indonesia adalah perusahaan konsultan Singapura Pereira International.

Kemenlu RI Membantah

Pihak Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi artikel tersebut.

Kemenlu melalui siaran pers resminya, menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar. Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan Presiden ke Amerika Serikat.

"Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran Kementerian untuk jasa pelobi namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan Pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat," tulis siaran pers tersebut, Sabtu (7/11/2015).

Merujuk pada tuduhan yang tidak berdasar akan adanya perselisihan antara Menteri Luar Negeri dan salah satu menteri lain pada saat persiapan kunjungan ini, Kemenlu menyesalkan bahwa seorang akademisi yang terhormat dapat menyampaikan suatu pernyataan yang tidak benar.

Kemenlu menyatakan unjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat adalah atas undangan Presiden Obama yang disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing pada 10 November 2014.

"Undangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik," tulis siaran pers tersebut.

Pihak Kemenlu menyatakan Jadwal Presiden Jokowi serta perhatian beliau akan berbagai isu penting dan mendesak mengakibatkan undangan ini baru dapat dipenuhi pada tanggal 25-27 Oktober 2015.