80.000 Buruh Tolak Upah Murah

Para buruh menilai PP Pengupahan akan menambah beban hidup buruh menjadi semakin berat.

80.000 Buruh Tolak Upah Murah
ANTARA FOTO/R Rekotomo
Dokumentasi berbagai elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia membentangkan spanduk saat berunjuk rasa menuntut pencabutan PP 78 Tentang Pengupahan, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/11).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sekitar 80.000 orang buruh Jawa Barat dari berbagai elemen serikat buruh dan serikat pekerja berdemonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, selama lima hari sejak Selasa untuk menolak upah murah yang diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Menurut siaran pers dari Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) yang diterima di Jakarta, Selasa, para buruh menilai PP Pengupahan akan menambah beban hidup buruh menjadi semakin berat.

Menurut buruh, pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, bahwa PP Pengupahan akan menguntungkan buruh adalah kebohongan publik.

Karena itu buruh Jawa Barat mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP Pengupahan. Buruh menuding PP tersebut terbit atas campur tangan asing, yaitu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Selain itu, buruh menilai PP Pengupahan telah melanggar dan bertentangan dengan UUD 1945. Penolakan buruh juga disebabkan karena PP Pengupahan menghilangkan peran serikat buruh dan serikat pekerja dalam penentuan upah minimum.

Editor: Reny Fitriani
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved