Bambang Soesatyo Bilang Kubu Agung Laksono Tak Bayar PBB Kantor Golkar Rp 1 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo menyayangkan adanya tunggakan listrik di Kantor DPP Golkar.

Menurut dia, adanya tunggakan listrik mengindikasikan ‎tidak bertanggung jawabnya kubu Munas Ancol.

"Kalau itu terjadi (penunggakan) tentu sangat kami sesalkan. Kubu Ancol tidak bertanggung jawab," kata Bambang saat dikonfirmasi, Sabtu (2/1/2016).

‎Anggota Komisi III DPR RI itu juga mendapat laporan kondisi DPP Golkar saat ini sangat memprihatinkan.

Menurutnya, selama satu tahun kantor DPP Golkar dikuasai kubu Agung Laksono terlihat kumuh dan kotor.

"Yang Paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar Rp 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam, saya dengar juga tidak dibayar," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat terlihat sepi, Jumat (1/1/2016).

Bukan hanya sepi, kantor partai berlambang pohon beringin itu pun tampak gelap‎ karena tidak ada lampu yang menyala.

Jelas saja, hal itu karena sekretariat DPP Golkar belum membayar tagihan listrik alias menunggak.

Ternyata, penunggakan pembayaran tagihan listrik telah terjadi sejak dua bulan lalu.

"Listrik mati karena belum dibayar selama dua bulan. Semua gedung jadi gelap," kata seorang petugas keamanan DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya.

Nominal tagihan listrik partai yang berjaya di era Orde Baru itu pun cukup lumayan, yang sampai ratusan juta setiap bulannya.

Satu bulannya tagihan listrik bisa Rp 140 juta rupiah.

"Jadi kalau dua bulan bisa sampai Rp 280 juta. Sampai sekarang belum dibayar, buktinya listrik belum nyala," ucapnya.

Pada saat malam hari, kata petugas keamanan tersebut, kantor DPP Golkar gelap gulita.

Menurutnya, pihak keamanan yang berjaga hanya mengandalkan lampu penerangan jalan.

"Kalau malam pasti gelap, kami cuma andalkan lampu penerangan jalan saja," tandasnya.