Setya Novanto Diduga Titip Absen, MKD Bisa Periksa Meski Tanpa Aduan

Jika memang tanda tangan dilakukan atas perintah Novanto, kata dia, maka jelas ada etika yang dilanggar.

Setya Novanto Diduga Titip Absen, MKD Bisa Periksa Meski Tanpa Aduan
Kompas.com
Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maman Imanul Haq mengatakan, MKD bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, tanpa melalui proses aduan.

Namun, hal itu baru bisa dilakukan apabila desakan yang besar dari masyarakat.

"Kami berangkat dari aduan dahulu, tapi bisa langsung apabila memang ada sorotan luas dari masyarakat," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, jika ada desakan yang besar dari masyarakat atas kasus tersebut, maka Pimpinan MKD akan melakukan rapat internal. Pimpinan MKD yang akan memutuskan apakah dugaan pemalsuan tanda tangan itu diproses atau tidak.

"Bisa bergerak sendiri tergantung pimpinan," ujarnya.

Menurut dia, MKD akan melihat siapa yang memalsukan tanda tangan. MKD akan mencari tahu apakah itu dilakukan atas perintah Novanto, inisiatif tenaga ahli yang bersangkutan, atau justru ulah oknum yang tak bertanggungjawab.

Jika memang tanda tangan dilakukan atas perintah Novanto, kata dia, maka jelas ada etika yang dilanggar.

Dugaan Novanto yang memalsukan tanda tangan ini sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial.

Para netizen menduga Novanto melakukan pemalsuan tanda tangan saat Sidang Paripurna DPR pada Selasa (23/2/2015) lalu. Foto lembar presensi yang tersebar di medsos, terdapat tanda tangan Novanto.

Namun, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri saat itu sedang berada di Manado, Sulawesi Utara, menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar.

Novanto sebelumnya mengakui dia berada di Sulawesi Utara dan tak hadir dalam rapat paripurna, yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat itu. Namun, dia mengaku tak tahu siapa yang menandatangani daftar hadirnya.

"Di sekret (sekretariat) sudah saya cek, enggak ada (tanda tangan). Saya tidak mengerti yang tanda tangan siapa. Pasti ini ada yang sengaja," kata bakal calon ketua umum Golkar itu.

Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved