Babinsa Mengeluh ke Panglima TNI, Tunjangan Cuma Rp 50 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Lampung Wakos Gautama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pada kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke markas Korem 043/Garuda Hitam, Selasa (26/4/2016) diadakan sesi tanya jawab.

Sersan Dua Umar Kusuma dari Koramil Lampung Timur pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.

Anggota babinsa ini mencurahkan isi hatinya tentang kesejahteraan babinsa. Umar mengatakan, tunjangan untuk babinsa hanya sebesar Rp 50 ribu. "Mohon diperhatikan Panglima," kata Umar.

Gatot langsung memanggil Asisten Teritorial Mayjen Wiyarto untuk menjawab keluhan Umar.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengutarakan, sekarang tergantung Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf Joko Putranto untuk mengontrol anggaran.

Danrem: tak ada potongan

Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf Joko P Putranto menyatakan, sudah menelusuri keluhan Sersan Dua Umar Kusuma, anggota Babinsa Koramil Lampung Timur mengenai tunjangan Babinsa sebesar Rp 50 ribu.

Keluhan ini disampaikan Umar di hadapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di lapangan Korem 043/Garuda Hitam, Selasa (26/4). Gatot mengira ada pemotongan anggaran prajurit dan meminta Komandan Korem mengusutnya karena diduga ada unsur korupsi.

Menurut Joko, ia sudah memanggil semua Komandan Kodim untuk memberikan penjelasan mengenai anggaran tunjangan Babinsa. "Jadi sebenarnya tidak ada pemotongan anggaran Babinsa," ujar Joko saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa malam.

Joko menerangkan, anggaran tunjangan Babinsa memang sebesar Rp 50 ribu. Anggaran tunjangan itu tertulis di struk gaji bulanan. Namun, tutur dia, ada tunjangan operasional lainnya bagi Babinsa di luar struk gaji.

Ia mengutarakan, aparat Babinsa mendapat tunjangan operasional sebagai aparat teritorial dan tunjangan pendampingan. Besarannya, kata Joko, bervariasi tergantung rayon. "Ada yang Rp 300 ribu. Kalau di Papua bisa mencapai Rp 1,5 juta," jelas Joko.

Anggaran operasional lainnya inilah, menurut Joko, yang tidak disebutkan oleh Serda Umar dalam laporannya ke Panglima TNI. Padahal, Serda Umar dan semua Babinsa menerima tunjangan operasional lainnya itu.

Sehingga, lanjut Joko, kesannya ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh atasannya. "Jadi sejauh ini saya melihat tidak ada kecurangan berupa pemotongan anggaran prajurit oleh atasannya," ungkap Joko.

Joko mengatakan, sudah menyampaikan penjelasan ini ke Panglima TNI dan Asisten Teritorial Panglima TNI. "Babinsa itu tidak salah. Penjelasan Aster juga benar. Cuma kesan yang timbul ada pemotongan. Padahal tidak ada," kata Joko.

Memang Rp 50 Ribu
Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 043/Gatam Mayor (Inf) Prabowo menerangkan, tunjangan untuk Babinsa memang Rp 50 ribu per bulan. Tunjangan ini dibayarkan per triwulan sekaligus bersamaan dengan gaji.

"Per bulannya memang Rp 50 ribu. Tetapi diberi setiap tiga bulan, jadi Rp 150 ribu. Dan ini memang sudah sejak dahulu, sejak zamannya Presiden Suharto," katanya.

Ia menambahkan, tunjangan tersebut terlepas dari gaji reguler dan bersumber langsung dari anggaran TNI. Sehingga, tunjangan itu bukan merupakan item dari dana operasional Koramil.

Anggaran sebesar Rp 75 juta yang disebutkan oleh Asisten Teritorial TNI Mayor Jenderal Wiyarto tersebut, kata Prabowo, hanya digunakan untuk dana operasional Koramil.

"Diberikan bersamaan dengan gaji. Namun, diberikan per tiga bulan. Tunjangan itu dari anggaran Mabes TNI. Sementara yang disebutkan Rp 75 juta itu adalah dana operasional untuk Koramil, bisa untuk latihan atau yang lainnya. Jadi, tunjangan Babinsa bukan diambil dari dana operasional," katanya.

Prabowo menambahkan, ada sekitar 5.000 personel Babinsa di seluruh Lampung. Babinsa ini berasal dari pendidikan bintara dengan pangkat Sersan Dua, Sersan Satu, Sersan Kepala, dan Sersan Mayor.

"Jumlahnya di setiap koramil tergantung kebutuhan. Ada yang 15 personel dan ada juga yang mencapai 30 personel," katanya. Sementara, markas Koramil di seluruh Lampung sendiri mencapai 3.000 mako.

Lebih lanjut ia menambahkan, Babinsa bertugas mendampingi masyarakat secara langsung. Misalnya, pada program swasembada pangan saat ini, Babinsa membantu pendampingan petani dalam menanam padi.

"Atau mendampingi pendistribusian pupuk dari pabrik sampai ke petani. Babinsa juga bertugas membantu masyarakat yang terkena bencana," katanya.

Naik Rp 1 Juta
Curhat satu di antara babinsa kepada Panglima TNI tersebut sebenarnya refleksi dari harapan para babinsa agar kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan. Tunjangan Rp 50 ribu per bulan sudah berlangsung sangat lama dan belum pernah ada kenaikan.

TNI sendiri sebenarnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan untuk babinsa ke pemerintah dan DPR. Malah, kenaikannya sangat signifikan, dari Rp 50 ribu menjadi Rp 1 juta. Namun, hingga sekarang, belum terealisasi.

Pada 8 Juni 2015, Panglima TNI (kala itu) Jenderal Moeldoko, mengungkapkan, tunjangan babinsa yang hanya Rp 50 ribu sudah berlangsung sejak lama dan tidak realistis dengan kondisi sekarang.

"Kami usulkan babinsa, pos terdepan Angkatan Udara dan Angkatan Laut, untuk dinaikkan tunjangannya, dari yang selama ini sebesar Rp 50 ribu menjadi Rp 1 juta," ujar Moeldoko ketika itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi, dalam acara pembaretan sebagai warga pasukan khusus TNI, April 2015, menjanjikan adanya kenaikan tunjangan kinerja bagi seluruh anggota TNI dengan kisaran 56 hingga 60 persen.