Breaking News:

Headline News Hari Ini

Pendataan Pemilih Pilkada 5 Kabupaten di Lampung, Panitia Datangi Rumah Pemilih

secara teknis, pemilih baru nanti akan masuk dalam proses coklit oleh PPDP

Editor: taryono
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/BENY YULIANTO
Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih (kanan depan) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Kamis (14/7) pekan lalu. DP4 ini untuk keperluan pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017.

Setelah menerima DP4, KPU akan membandingkan dengan data pemilih dalam pemilu terakhir, yaitu Pilpres 2014. Kemudian, turun ke KPU-KPU daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2017.

Selanjutnya di lapangan, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lima kabupaten di Lampung akan melakukan pencocokan dan penelitian alias coklit secara faktual ke rumah-rumah warga.

Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengungkapkan, secara teknis, pemilih baru nanti akan masuk dalam proses coklit oleh PPDP. Berikutnya, PPDP menyerahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa.

"PPS akan mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara). Jika ada yang belum masuk, silakan melapor. Nanti ada perbaikan untuk menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap)," ujar Handi di sela-sela acara halal bihalal bersama sekretariat dan KPU kabupaten/kota se-Lampung, di kantor KPU Lampung, Senin (18/7).

Pada Pilkada 2017, Handi menjelaskan, tidak ada lagi Daftar Pemilih Tambahan. "Selesai sampai DPT. Sepanjang punya KTP, dia (calon pemilih) bisa memilih sesuai dengan alamatnya," kata Handi.

Satu masalah yang biasanya terjadi saat coklit di lapangan, papar Handi, adalah beban kerja satu PPDP yang memegang sekitar 400 calon pemilih. Hal ini, menurut dia, merupakan problem yang berulang-ulang.

"Satu PPDP memegang 400-an orang. Dia mengetok rumah satu per satu, sekitar 400 orang. Makanya, kami berharap ada partisipasi aktif dari warga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan RT untuk mengontrol setelah proses coklit, apakah ada yang tercecer," imbau Handi.

Pihaknya berharap warga tidak hanya mengandalkan pemutakhiran data pemilih dari KPU. Melainkan, turut proaktif mengecek saat pengumuman DPS, apakah namanya sudah masuk atau belum.

"Dengan berulangnya problem pemutakhiran data pemilih, kita jangan lagi hanya mengandalkan PPDP. Ketika penetapan dan pengumuman DPS, semua pihak mencermati, apakah ada yang tidak memenuhi syarat tapi masuk sebagai pemilih misalnya. Atau, ada yang belum masuk sebagai pemilih," ujar Handi.

Menurut Handi, walaupun rujukan saat ini adalah data pemilih dalam pemilu terakhir, Pilpres 2014, tetapi KPU RI tetap akan membandingkan dahulu dengan DP4.

"Mekanisme sebetulnya masih seperti sebelumnya. Sebelumnya, DP4 menjadi bahan baku. Sekarang, data pemilih dalam pemilu terakhir yang menjadi bahan bakunya. Tapi, tetap saja harus ada sinkronisasi dengan DP4. Jika DP4 bagus, kita punya harapan besar bahwa hasil data pemilih juga akan bagus," jelasnya. (ben)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved