11 Menteri yang Pantas Keluar Gerbong Kabinet Versi Voxpol Center

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Tensi perombakan Kabinet Kerja kembali menyeruak. Menarik untuk mencermati,hingar-bingar letupan kocok ulang kabinet dalam waktu dekat, sinyal sudah dipancarkan dari Istana, pesan berantai melarang menteri keluar kota sejak tanggal 25 hingga 29 Juli 2016.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, gema reshuffle harus tetap sesuai trayek, itikad reshuffle (perombakan) dalam rangka memperbaiki kinerja kementerian, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, jangan sampai publik mencium aroma tak sedap bagi-bagi kekuasaan sangat kental dalam reshuffle Jilid II kali ini.

"Pakem reshuffle adalah hak prerogatif presiden secara otonom, publik yakin bahwa Presiden Jokowi tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun, sebab presiden sentralitas jagat kekuasaan," kata Pangi melalui pesan singkatnya, Rabu (27/7/2016).

Presiden, kata Pangi berhak mencopot menteri yang dianggap tidak kompeten dan tidak layak, alokasi nilainilai sacara otoritatif ada di tangan presiden.

Reparasi total institusi kementerian dan dekontruksi kabinet sesuai keahliannya (the righ man on the right place).
Namun jangan sampai iklim reshuffle jilid II gagal memperbaiki kerja pemerintahan, ujungnya bisa menggerus legitimasi presiden (dis-trust).

"Reshuffle jilid II harus mampu membangkitkan animo dan menyegarkan kembali antusiasme publik terhadap pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, reshuffle Jilid II kali ini menjadi ajang pertaruhan presiden," tuturnya.

Menurut Pangi, menteri yang tidak mampu menyesuaikan dengan ritme kerja presiden, menteri yang tidak mampu menterjemahkan keinginan presiden, menteri yang tidak menjalankan nawacita.

Sementara presiden butuh percepatan di sejumlah sektor, ia kira layak untuk dicopot, rangkaian akumulasi stadium kekecewaan presiden.

Melihat bentangan emperis sebelumnya, sudah selayaknya presiden melakukan kocok ulang (menteri), demi memompa kerja pemerintahan, bilamana memang hendak lebih baik lagi ke depannya.

"Silang sengkarut menteri, kisruh dan polemik antar menteri pasca reshuffle jilid II, diharapkan selesai," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Pangi, reshuffle kali ini, harus penuh ke-hati-hatian (deleberatif), memastikan yang terkirim pembantu presiden yang terbaik, punya kapasitas, rekam jejak yang mumpuni, berintegritas dan akuntabel.

Ujungnya mampu mengurai problem fundamental bangunan sturuktur dan kultural di kementerian tersebut, bukan sebaliknya menteri yang masih belajar.

Beranjak dari logika tersebut, kalau ternyata reshuffle jilid II tidak mampu menyelesaikan masalah mendasar, secara tidak langsung, publik akan mulai bertanya, pertanyaan itu bukan mustahil mengarah ke presiden sendiri, jangan-jangan presiden yang lemah strong leadership-nya? Bukan menterinya yang bermasalah.

"Jadi, ini adalah pertaruhan kewibawaan presiden (dignity), jangan sampai presiden tertuduh tidak piawai dan mahir sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujarnya.

Menurut Pangi, ini nama-nama menteri prioritas untuk direshuffle (rombak), menjadi justifikasi logis agar presiden segera kocok ulang pembantunya.

1. Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno
Selama ini tidak nampak terobosannya dalam menyehatkan BUMN, kebijakan Rini dinilai tidak nasionalis.

Memaksakan proyek kereta cepat yang dibangun China, hanya bisa dinikmati kelas atas, kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai tak masuk akal, berpotensi merugikan keuangan negara.

Selain itu, Rini tidak memiliki road map serta desain BUMN dan gagal merawat trayek kebangsaan.

2. Menteri Pertanian Amran Sulaiman
Ketakmampuan dan ketakpahamannya mewujudkan swasembada pangan. Justru lebih memilih merespon kegelisahan dan kepanikan masyarakat dengan kebijakan instan seperti impor pangan, konsekuensi jatuhnya harga produk pangan lokal. Amran tidak mampu melakukan stabilitas harga produk pangan.

3. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
Jonan layak dicopot, tidak responsif dalam bersikap dan bertindak (sense of politics), mengurai kemacetan parah di Tol Brebes (brexit horor) yang pada akhirnya belasan warga meninggal dunia. Jonan berkelit dan melempar tanggung jawab ke kementerian lain.

4. Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)

Jika dirunut dan dilihat secara kritis, tidak layak dipertahankan, seringkali melakukan blunder politik dan polemik yang berujung kegaduhan pemerintah.

Kebijakannya seringkali in-konsisten, mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.
Kebijakan soal membolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran, belakangan melarang menggunakan kendaraan pelat merah, melarang rapat di hotel, belakangan membolehkan lagi.

Terkesan plin-plan kebijakannya dan tidak matang namun terlalu cepat diumbar ke publik.
Belum lagi soal kegaduhan, survei tentang penilaian kinerja oleh Kemenpan kemudian merilis kepada publik.

Sementara presiden tidak pernah memerintahkan (mal-fungsi). Kuat dugaan survei jeruk makan jeruk tersebut subjektif serta sulit dipertanggungjawabkan.

5. Menteri ESDM Sudirman Said
Tidak memiliki terobosan, menteri ESDM telah membuat kekisruhan dimulai dengan kasus 'Papa Minta Saham' hingga surat kesepakatan perpanjangan kontrak Freeport, menteri ESDM tidak lebih sebagai bumper Freeport.

6. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
Tidak mampu mengurai problem yang sangat mendasar terkait ribuan karyawan terancam kehilangan lapangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK).

Preseden buruk, gagal stop imigran China. Di saat rakyat pribumi sulit mendapatkan pekerjaan, tenaga kerja Cina malah makin banyak masuk ke Indonesia bekerja sebagai buruh.

7. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro
Tidak nyambung dengan Nawacita presiden. Defisit anggaran karena gagal mengoptimalisasi pendapatan negara dan mewujudkan independesi Indonesia dari lembaga keuangan internasional, paket-paket ekonomi yang dirumuskan tim ekonomi yang kurang mampu menjaga jangkar stabilitas dan kesejahteraan.

8. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek
Layak direshuffle, kasus vaksin palsu tidak bisa dipandang enteng. Menteri kesehatan harus bertanggung jawab, banyak anak-anak yang jadi korban. Ini tragedi bagi generasi anak Indonesia.

9. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Yembise
Meningkat kasus kekerasan terhadap anak, gagal melindungi anak Indonesia dan tak ada gebrakan bagaimana anak kita betul-betul merasa nyaman dan aman.

10. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong
Harga sembako yang meroket dan tidak mampu memperpendek rangkaian proses distribusi yang membuat harga mahal. Dianggap menjalankan prinsip neo liberal yang sangat berseberangan dengan Trisakti Pancasila.

11. Menteri Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar
Dana desa dijadikan sebagai komoditas politik dan kepentingan partai, politisasi anggaran dana desa. Dana RP 1 miliar per desa belum ada geliat mengerakkan ekonomi dan pertumbuhan di desa-desa.