Jadi PNS Kalau Mau Poligami Pindah ke Rusia Saja!

Sekalipun itu masalah pribadi, PNS ini kan memiliki kedudukan terhormat sebagai aparatur negara.

Jadi PNS Kalau Mau Poligami Pindah ke Rusia Saja!
dok Bangka Post
Ilustrasi poligami 

METRO, TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Inspektorat Kota Metro, Lampung mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat mematuhi aturan terkait permasalahan rumah tangga pribadi, seperti keinginan berpoligami atau perceraian.

Inspektur Inspektorat Metro Jihad Helmi menerangkan, permasalahan perceraian telah diatur secara tegas dalam PP Nomor 10 tahun 1983. Pun demikian dengan poligami atau beristri lebih dari satu.

"Ini yang perlu kita jelaskan. Kenapa diatur, sekalipun itu masalah pribadi, karena PNS ini kan memiliki kedudukan terhormat sebagai aparatur negara. Jadi supaya ada pertimbangan matang bagi mereka sebelum memutuskan. Terutama untuk kasus perceraian," katanya, Rabu (24/8).

Terkait poligami, Jihad menilai, ketentuan beristri lebih dari satu bagi PNS dilarang keras oleh pemerintah, meski diperbolehkan. PP Nomor 10 Tahun 1983 ayat 10 mengatur sejumlah ketentuan untuk poligami.

"Sebenarnya boleh tapi banyak ketentuan yang harus dilengkapi. Dan harus dapat izin istri pertama. Karena kita ini bukan Rusia. Jadi kalau mau poligami pindah ke Rusia saja. Karena di sana diperbolehkan dan diberi tunjangan," katanya lagi.

Dijelaskannya, jika ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2983 masih dilanggar, maka PNS yang berpoligami akan ditindak sesuai aturan berlaku. Bahkan, bisa dipecat dengan tidak hormat sebagai hukuman tertinggi.

"Untuk poligami sampai dengan Agustus tahun ini tidak ada kasusnya. Cuma kalau untuk perceraian, ada beberapa yang curhat (mengadu). Cuma kita selalu nasehati dan minta selesaikan baik-baik. Yang proses baru satu. Cuma itu masih kita nasehati juga. Supaya tidak buru-buru mengambil keputusan," imbuhnya. (dra)

Tujuh ASN

INSPEKTORAT Kota Metro telah menindak tujuh ASN yang bermasalah terhadap disiplin kinerja. Ketujuhnya telah diproses tim gabungan (Inspektorat, BKD, dan Asisten)

"Mayoritas pelanggaran itu absensi. Itu yang paling sering. Cuma kan ada tingkatannya. Biasanya, kita berikan surat teguran kepala satkernya untuk menindak bawahannya. Itu sesuai PP 53 tahun 2010," beber Jihad Helmi, Inspektur Inspektorat.

Sekertaris Inspektorat Kota Metro Kris Endarto menambahkan, hukuman yang diberikan yaitu penurunan pangkat dan penundaan gaji berkala. Adapun kesalahan displin PNS yang terjadi diantaranya 15 hari tidak bekerja dan 30 hari dalam satu tahunnya.

"Untuk PNS yang tidak bekerja selama 46 hari dalam satu tahun sesuai PP 36 tahun 2010, itu bisa dikenakan sanksi pemberhentian," tuntasnya.

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: Heribertus Sulis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved