Berita Video Tribun Lampung

(VIDEO) Ratusan Buruh Gelar Aksi Tolak Penetapan UMP dan UMK

Aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan buruh dari berbagai organisasi tersebut berlangsung di Tugu Adipura.

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG –  Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan kembali mendapat penolakan dari kaum buruh.

Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Lampung kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan tersebut. Aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan buruh dari berbagai organisasi tersebut berlangsung di Tugu Adipura, Bandar Lampung dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/11/2016).

Ketua Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung Sulaiman Ibrahim mengatakan PP tersebut merupakan mekanisme memiskinkan buruh secara terstruktur. Sulaiman menilai, PP 78/2015 tersebut adalah bentuk pemerintah melanggengkan politik upah murah.

Menurut Sulaiman, PP 78/2015 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU 13/2003, upah minimum diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas.

“Tetapi, dalam PP 78/2015, memformulasikan upah minimum sama dengan upah minimum berjalan plus pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, tanpa mempertimbangkan KHL. Sehingga pada hakikatnya hanya memiskinkan pendapatan kaum buruh,” kata Sulaiman dalam siaran pers yang diterima Tribun, Senin (21/11/2016).

Oleh karena itu, lanjut Sulaiman, Gerakan Buruh Lampung menuntut, pertama agar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut PP 78/2015 tentang Pengupahan.

“Kemudian, kami tetap menolak penetapan UMP/UMK Lampung jika tetap berpedoman terhadap PP 78/2015 tersebut. Kami juga menolak politik upah murah dan kami menuntut agar gubernur melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan di lampung secara konsisten,” tegas Sulaiman.

Jika tuntutan tersebut diabaikan, terus Sulaiman, maka pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Biar pengadilan saja yang berbicara kalau memang pemerintah sudah tidak mendengarkan lagi suara rakyat,” tandas Sulaiman.

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved