Aziz Syamsuddin Sebut Usulan Kenaikan Biaya Pengurusan STNK Belum Pernah Dibahas di DPR

Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan, belum ada pembahasan khusus menyangkut usulan kenaikan kepengurusan STNK hingga BPKB, yang mencapai

Tribunnews
Aziz Syamsuddin. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Publik lagi-lagi dibuat bingung lantaran tidak satu suaranya pemerintah, terkait persoalan kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan, yang berlaku mulai Jumat (6/1/2017).

Pemerintah justru saling lempar tanggung jawab, dan enggan mengakui dari mana usulan kenaikan kepengurusan STNK hingga BPKB, yang mencapai 300 persen itu.

Padahal, keputusan itu implementasi dari peraturan, yang dibuat pemerintah, bahkan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016.

Namun, aturan tersebut pastinya sudah melalaui serangkaian pembahasan, hingga sampai disahkan menjadi PP.

Lantas, bagaimana sebenarnya pengajuan aturan itu saat masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)?

Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan, belum ada pembahasan khusus menyangkut usulan kenaikan kepengurusan STNK hingga BPKB, yang mencapai 300 persen itu, di Komisi III DPR RI.

"Setahu saya, belum ada pembahasan khusus menyangkut tentang rencana kenaikan tersebut," ujar Politikus Partai Golkar itu, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (6/1/2017).

Aziz Syamsuddin menjelaskan, secara aturan perundang-undangan, itu merupakan kewenangan dari pemerintah.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, rencana kenaikan pengurusan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, seperti SIM, STNK, dan BPKB telah dibahas lama di DPR.

“Itu kan sudah lintas sektoral. Dan juga sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar,” kata Tito Karnavian, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Tito Karnavian mengatakan, usulan kenaikan tersebut banyak dikemukakan oleh Badan Anggaran DPR, dalam rangka perbaikan pelayanan publik.

“Usulan itu banyak juga yang dari Banggar. Intinya untuk layanan publik yang lebih baik,” kata Tito Karnavian.

Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved