Pilkada Serentak 2017
75 Ribu Polisi Akan Amankan Pilkada Serentak 2017
Bahkan, polisi sudah mulai diturunkan mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) pada H-3 pencoblosan, untuk mengantisipasi atau deteksi dini gangguan
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Polri menyiapkan 75 ribu personel untuk pengamanan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2017, di 101 wilayah (provinsi, kabupaten/kota) pada 15 Februari 2017.
Bahkan, polisi sudah mulai diturunkan mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) pada H-3 pencoblosan, untuk mengantisipasi atau deteksi dini gangguan keamanan, maupun pelanggaran hukum lainnya.
Demikian disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Menurut Martinus, dalam pengamanan itu, personel kepolisian yang diturunkan ke TPS-TPS, akan bekerja sama dengan petugas panwaslu dan KPUD setempat.
"Personel Polri masuk TPS pada H-3 atau paling lambat H-2," kata Martinus Sitompul.
Martinus mengungkapkan, berdasarkan pemetaan Polri dan perkembangan dinamika sosial politik belakangan, ada beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada, menjadi daerah rawan gangguan kamtibmas.
Di antaranya, di Papua, Aceh, dan DKI Jakarta.
Martinus tidak menjelaskan secara tegas, apakah pengerahan polisi lebih dini ke TPS-TPS di DKI Jakarta, berkaitan dengan rencana sekelompok massa yang hendak menggelar aksi besar-besaran, dengan kemasan kegiatan keagamaan pada 11, 12, dan 15 Februari 2017.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya melansir rencana pergerakan kelompok massa tersebut adalah salat Subuh bersama di Masjid Istiqlal, dan mendatangi TPS-TPS pada 15 Februari 2017.
Martinus hanya menjelaskan bahwa kepolisian fokus pada pengamanan pemungutan suara, pada 15 Februari 2017.
Kehadiran polisi di TPS lebih awal semata karena memang langkah itu dibutuhkan, berdasarkan kajian perkembangan sosial politik bekakangan ini.
Selain TPS, polisi juga akan diterjunkan ke beberapa objek vital dan pusat keramaian, sejak jauh hari sebelum hari-H pencoblosan.
"Supaya bisa dapat jaminan saat pelaksanaan tidak terjadi apa-apa," kata Martinus.
"Mengenai jumlah tidak bisa disampaikan, karena dinamis. Kebutuhan penanganan peristiwa, bisa sangat banyak. Pergeseran personel jumlahnya juga tidak bisa kami tentukan sekarang. Itu situasional, bisa 500 bisa 1.000 personel," sambungnya.
