Freeport Akan Lepas Saham 51 Persen, Luhut: Ini Kemajuan

Ia kembali menegaskan, pemerintah mempersilakan Freeport untuk tetap menjalankan usaha pertambangannya hingga 2021.

Freeport Akan Lepas Saham 51 Persen, Luhut: Ini Kemajuan
Ist
Demo warga di Timika meminta kejelasan operasional Freeport. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Freeport Indonesia disebut telah bersepakat, untuk melepas sahamnya sebanyak 51 persen kepada pemerintah.

Hal itu dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Jonan mengungkapkan bahwa Freeport akan mengikuti peraturan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saham 51 persen adalah hal yang harus dipenuhi Freeport.

"Pemerintah tidak ingin ribut. Kami inginnya win-win solution. Saya pikir ini kemajuan," kata dia saat ditemui di Kantor BMKG, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Ia kembali menegaskan, pemerintah mempersilakan Freeport untuk tetap menjalankan usaha pertambangannya hingga 2021.

Namun, ketika ingin diperpanjang, mereka harus mengikuti aturan tuan rumah.

PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 terkait perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Mereka (Freeport Indonesia) menerima," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di rapat kerja Komisi VII, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

BACA JUGA: Model Pakaian Dalam Berusia 18 Tahun Jual Keperawanan Rp 33 Miliar, Ini Sosok "Pembelinya"

Jonan menjelaskan, divestasi 51 persen dari IUPK tidak melanggar aturan.

Karena, Freeport Indonesia yang mengikuti aturan Kontrak Karya 1991, juga mencantumkan persyaratan penawaran saham tersebut.

"Divestasi itu ada juga tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya tahun 1991," ujar Jonan.

Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved