6 Tahun Kementerian PUPR dan Pemprov Tidak Punya Program Transportasi Kota

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kementerian PUPR harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah urban transportasi di Bandar Lampung. Jadi ketika pemkot ada inisiatif hendaknya direspon baik.

"Karena ini masalah administrasi yang berlarut-larut dan menimbulkan polemik. Untuk itu  Kementerian PUPR hendaknya mengirimkan stafnya untuk mendampingi pemkot dan supervisi penyusunan dokumen-dokumen yang mereka anggap belum lengkap," ungkap Ketua Masyarakat Transportasi Lampung, IB Ilham Malik, Minggu (30/7/2017).

Bila kemudian Pemprov Lampung dan Kementerian PUPR beranggapan ada solusi lain untuk masalah ini, baiknya segera realisasikan. Sebab selama 6 tahun terakhir tidak ada kebijakan pemprov dan Kementerian PUPR ke sektor tranportasi di kota. Ini yang menyebabkan pemkot menempuh semua cara untuk mengurangi masalah urban transport.

"Memang cenderung agresif tetapi ini akibat pemprov yang jaga jarak dengan pemkot dan tidak mempunyai inisiatif untuk secara riil mengurangi masalah transport kota, baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang," tukasnya. (eka)