DPP Granat Minta Lapas dan Rutan Dirazia Rutin

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Maraknya peredaran narkoba dalam beberapa tahun terkahir, membuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Provinsi Lampung menjadi sorotan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Lampung, H. Tony Eka Candra, mengkritisi sistem pengawasan dalam lapas dan rutan, yang dinilai adanya oknum-oknum nakal yang terlibat.

"Transaksi narkoba didalam lapas dan rutan disebabkan adanya keterlibatan oknum pegawai didalamnya, yang sengaja memfasilitasi bahkan mengatur keluar masuknya barang haram tersebut," ujar Tony, saat dihubungi Tribunlampung.co.id, Selasa (22/8).

Menurut dia, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) harus melakukan evaluasi secara internal.

Ia menyarankan, jika ada oknum yang terbukti terlibat seharusnya diberikam sanksi tegas, bila perlu ditembak mati.

"Seharusnya mereka melakukan pembinaan terhadap warga binaan Lapas, kok dia (oknum petugas Lapas) yang malah memfasilitasi bahkan melancarkan transaksi," tegas Ketua FKPPI Provinsi Lampung itu.

Dia menjelaskan, DPP GRANAT akan menyampaikan usulan kepada Kemenkumham RI, untuk melibatkan Pusat Polisi Militer (Pus POM) TNI untuk diperbantukan di lapas dan rutan.

"Kami akan sampaikan surat usulan kepada Kemenkumham RI melalui DPP GRANAT, supaya melibatkan Pus POM TNI untuk memperketat penjagaan di lapas," lugasnya.

Ia juga menambahkan, untuk mempersempit ruang gerak serta guna memutus mata rantai peredaran narkoba, pihaknya meminta lapas dan rutan dilakukan razia secara rutin dan berkelanjutan.

"Presiden Joko Widodo saja sudah menyatakan perang terhadap narkoba, jadi kalau petugas lapas tidak serius melakukan tugasnya, berarti melawan perintah kepala negara," pungkas Anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut.

Memerangi narkoba katanya harus ada komitmen bersama, saat ini Indonesia sudah mencapai fase yang sangat mengkhawatirkan. Bukan lagi darurat, tapi sudah bencana nasional.