Liputan Khusus

Anggaran Telah Dialokasikan di APBD, 10 Ribu Randis Tunggak Pajak. Nilainya Fantastis

Rekomendasi dan hasil pemeriksaan itu sudah ada dalam LHP. Itu sudah lengkap semua. Kami mendapatkan temuan tunggakan PKB randis selama 2016

Anggaran Telah Dialokasikan di APBD, 10 Ribu Randis Tunggak Pajak. Nilainya Fantastis
Tribun Lampung/Reny
Sejumlah kendaraan dinas terparkir di kompleks Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Selasa (23/12/2014). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 10.523 unit kendaraan dinas (randis) di Lampung menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) selama tahun 2016.

Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp 1,18 miliar.

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung Hadi Kusno mengatakan, hal tersebut merupakan temuan yang telah tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

"Rekomendasi dan hasil pemeriksaan itu sudah ada dalam LHP. Itu sudah lengkap semua. Kami mendapatkan temuan tunggakan PKB randis selama 2016," ungkap Hadi, Kamis (14/9).

Dalam LHP BPK Lampung Nomor Nomor 27c/LHP/XVIII.BLP/5/2017 tertanggal 23 Mei 2017, tunggakan PKB randis terjadi di seluruh pemerintah daerah di Lampung, meliputi Pemprov Lampung dan 15 pemerintah kabupaten/kota. Serta, instansi vertikal yang berada di Lampung.

Jumlah kendaraan pelat merah yang menunggak PKB bervariasi. Tertinggi adalah Pemprov Lampung (1.875 unit), disusul Pemkab Tulangbawang (1.133 unit), Pemkab Lampung Selatan (1.082 unit), dan Pemkab Lampung Tengah (1.024 unit).

Namun, dari nilai tunggakan PKB, ada lima instansi pemerintah yang menempati urutan teratas. Pertama Pemprov Lampung (Rp 148,74 juta), kemudian Tulangbawang (Rp 130,82 juta), Way Kanan (Rp 116,57 juta), Lampung Selatan (Rp 108,03 juta), dan Lampung Barat (Rp 102,65 juta).

BPK menganggap, tunggakan PKB randis tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal itu mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak tidak optimal.

BPK kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Lampung untuk memvalidasi data tunggakan PKB randis tersebut. Selain itu, pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang PKB supaya dilakukan lebih optimal.

Kepala BPD Lampung Peterdono melalui Sekretaris BPD Lampung Rozali mengatakan, jumlah randis di Pemprov Lampung sekitar 20 ribu unit, baik roda dua maupun roda empat. Sementara, anggaran untuk pembayaran PKB randis telah dialokasikan dalam APBD.

Hal serupa pun dilakukan pemerintah kabupaten/kota. "Itu semua dianggarkan setiap tahun," kata Rozali via ponsel, Kamis.

Rozali mengaku tidak mengetahui alasan PKB randis tidak dibayarkan, padahal sudah dialokasikan anggarannya. "Nanti akan ditindaklanjuti BPK. Karena, tugas kami menagih tunggakan PKB. Dan sebelum kami tagih, kami perbaiki dan lengkapi dulu datanya," ujar Rozali.

Saat ini, Rozali mengatakan, pihaknya sedang menyurati pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, untuk melakukan pendataan secara riil jumlah randis yang ada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari LHP BPK.(*)

Apa kata sejumlah daerah menanggapi tunggakan pajak Randis? Selengkapnya baca Liputan Khusus Tribun Lampung edisi 17 September 2017.

Editor: Safruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved