150 Penyuluh Pertanian se-Lampung Ikuti Bimtek Swasembada Kedelai

Bimtek tersebut merupakan langkah awal menuju Lampung swasembada kedelai.

150 Penyuluh Pertanian se-Lampung Ikuti Bimtek Swasembada Kedelai
Ist
bimtek penyuluhan pendamping angkatan II komoditas kedelai yang digelar Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung di Kampus BPP Lampung, Selasa (24/10/2017). 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sebanyak 150 penyuluh pertanian mengikuti bimbingan teknis (bimtek) penyuluhan pendamping angkatan II komoditas kedelai yang digelar Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung di Kampus BPP Lampung, Selasa 24 Oktober 2017.

Kepala BPP Lampung Moch. Bhakti Poerwadikarta mengatakan, bimtek tersebut merupakan langkah awal menuju Lampung swasembada kedelai. Menurut Bhakti, target swasembada kedelai berkelanjutan tersebut juga menjadi program pemerintah pusat yang dicanangkan mulai Tahun 2018.

“Pusat juga punya target swasembada kedelai, karena jagung dan padi kan sudah berhenti impor. Sehingga saat ini tinggal swasembada berkelanjutan saja,” kata Bhakti dalam siaran persnya kepada Tribunlampung.co.id.

Bhakti menjelaskan, pemerintah menargetkan 1 juta ton kedelai untuk seluruh Indonesia dengan luasan lahan mencapai 500 ribu hektare.

“Lampung salah satu provinsi yang ditargetkan 50 ribu hektar. Di Lampung, ada 12 kabupaten/kota yang kami akan kembangkan untuk swasembada kedelai,” ucap Bhakti.

12 kabupaten/kota tersebut adalah Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, Tulangbawang, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Pringsewu, Tulangbawang Barat, dan Pesisir Barat.

Salah seorang penyuluh asal Lampung Timur Solihin mengaku, mendapatkan pekerjaan yang cukup berat. Karena, menurut Solihin, untuk mewujudkan Lampung swasembada kedelai akan menguras banyak tenaga.

“Masih perlu kerja keras di tingkat petani. Karena kami harus memotivasi petani untuk membudiyakan kedelai. Masalahnya, banyak alternatif yang membatasinya. Seperti harga kedelai yang tidak sebanding dengan harga jagung di pasarannya,” papar Solihin.

Tidak hanya itu, lanjut Solihin, harga kecambah kedelai yang lebih mahal dari harga kedelainya sendiri, yakni Rp 13 ribu berbanding Rp 6 ribu per kilogram (kg) membuat surut minat petani untuk membudidayakan kedelai.

“Penyakit atau hama juga menjadi kendala petani. Karena kalau tanaman kedelai sudah terkena penyakit, perawatannya jauh lebih sulit,” kata Solihin.

Solihin dan penyuluh lainnya berharap, pemerintah untuk swasembada kedelai ini tidak hanya berhenti sebatas penyuluhan dan pemberian bibit saja. Tetapi juga sampai pada tahap pendistribusian kedelai.

“Pemerintah punya peran penting di sini untuk menaikkan harga jual kedelai itu sendiri, semoga saja pemerintah akan menampung kedelai itu akan terwujud. Kalau sampai dibiarkan saja, ya ini nggak akan berhasil (swasembada),” tandas Solihin. (rls)

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved