Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Joko Widodo Segera Ganti Panglima TNI
Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk segara melakukan proses pergantian Panglima TNI.
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk segara melakukan proses pergantian Panglima TNI.
Seperti diketahui, Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo, memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.
Baca: Iklan Susu Kental Manis Tempati Nomor 2 Aduan Terbanyak di KPI, Kenapa Ya?
"Kami memandang sudah semestinya dilakukan," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 12 November 2017.
Menurut Imparsial, ada tiga alasan pergantian Panglima TNI perlu dilakukan segera.
Pertama, mengacau kapada Undang-Undang TNI, pergantian Panglima TNI harus membutuhkan persetujuan DPR.
Gufron menuturkan, dengan percepatan proses pergantian Panglima TNI, maka DPR akan lebih leluasa mencermati dan memeriksa profil kandidat yang disodorkan oleh Presiden.
Hal itu dinilai penting agar pengambilan keputusan oleh DPR secara tergesa-gesa bisa dihindari.
Kedua, percepatan proses pergantian Panglima TNI memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo.
"Meski pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan masukan publik," kata dia.
Baca: MotoGP Valencia 2017 - Ini Jadwal Live Streaming di Trans 7 Pukul 20.00 WIB
Ketiga, percepatan proses pergantian Panglima TNI dinilai akan membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.
Di tempat yang sama, Indra dari Setara Institute mendesak Presiden agar serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI.
Pimpinan lembaga militer itu wajib memenuhi beberapa syarat, yakni tidak berpolitik, ahli di bidangnya, dan tunduk kepada otoritas sipil.
Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, mulai dari Pilkada 2018, serta pemilu legislatif dan pilpres yang berjalan serentak pada 2019.
"Di tengah dinamika itu, dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," kata Indra. (Kompas.com/Yoga Sukmana)
Artikel ini telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul "Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya"
