Awasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Kerjasama dengan Polres

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Polres nota kesepahaman tentang dana desa di Aula Tapis, Senin, 13 November 2017.

Awasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Kerjasama dengan Polres
Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi
sosialisasi dana desa di Lampung Utara 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Polres Lampung Utara menggelar sosialisasi sekaligus membuat nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa se-kabupaten Lampung Utara di Aula Tapis, Senin, 13 November 2017.

Baca: Foto Mesra Umi Pipik dan Sunu Beredar, Ustaz Derry Sulaiman: Bicaralah, Biar Semua Orang Gak Berdosa

Waka Polres Lampung Utara, Kompol Suparman mengatakan, kegiatan ini tindaklanjut hasil kesepakatan bersama antara Polri bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.

Kesepakatan itu berisi tentang penandatanganan nota kesepahaman (MOU) mengenai Dana Desa.

Untuk itu, kata Suparman, kegiatan ini sangat penting mengingat para Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri yang berada di desa.

Ia mengutarakan, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memahami secara utuh tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawalan dan pengawasan dana desa.

Baca: Geger Penemuan Mayat di Kamar Kos Kota Sepang

"Kami berharap anggota Polri bisa bersinergi bersama-sama aparat desa maupun instansi lain," ujarnya.

Ia berharap kepada para Kapolsek, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, sampai kepada jajaran bhabinkamtibmas Polres Lampung Utara untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa di Lampura.

Sementara itu, Sekda Lampura Samsir mengatakan diharapkan kepada seluruh aparat desa harus saling bekerjasama dengan pihak lainnya.

Dengan Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.‎

"Dana ini diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah desa masing-masing dan meningkatkan kesejahteraan, serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat," ujar dia.

Aparat Desa harus transparansi dalam menggunakan dana desa. selain itu harus memahami peraturan dan undang-undang tata cara pengelolaan dana desa agar kedepannya tidak terjadi hal yang diinginkan.

Penulis: anung bayuardi
Editor: wakos reza gautama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved