Pegawai Honorer di Lampung Utara Sudah 7 Bulan Belum Terima Gaji

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Hingga Senin, honor kegiatan di dinas pekerjaan umum, kabupaten Lampung Utara belum dibayarkan. Hal ini diakui oleh Alian Arsil, salah satu PNS.

Baca: Bisakah Daftar BPJS Ketenagakerjaan Lewat Jalur Mandiri?

"Sampai kemarin belum ada ‎pembayaran satu pun honor yang dibayarkan, baik honor kegiatan maupun honor lainnya," ujarnya melalui telepon, Selasa (19/12).

Ia meminta kepada pemerintah setempat untuk membayarkan honor, berupa honor bagi tenaga honorer, dana perencanaan. Jika tidak, ASN akan melakukan mogok kerja.

Baca: Ada Kampus Kamu? Inilah 12 Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2017

‎Senada diungkapkan oleh honorer yang enggan disebutkan namanya, membenarkan jika sampai hari Senin kemarin honornya belum dibayarkan.

Padahal, sebelumnya ada janji akan dibayarkan pada Jumat (15/12) hingga Senin (17/12). "Kami masih menunggu waktu pembarayan," ujarnya.

Diketahui, Alian Arsil salah satu staf PU mengatakan, aksi penutupan kantor itu sengaja dilakukan karena kecewa karena telah 7 bulan mereka melaksanakan tugas sebagai ASN dalam kegiatan-kegiatan yang digelar belum menerima gaji, begitu juga dengan tunjangan Beban Kerja (BK) mereka.

"Seluruh ASN dinas pekerjaan umum dipastikan akan ngantor di rumah masing-masing. PPK, PPTK, Pengawas dan perencanaan berikut tim PHO akan libur panjang, sebelum dana perencanaan, dana honor, seperti SPPD, beban kerja dan yang menyangkut hak-hak kami pegawai dinas PU dan tata ruang terpenuhi," ujarnya.

Lebih lanjut, sebagai ASN yang bertugas di Dinas PU telah melaksanakan tugas-tugasnya, namun hak atas honor kegiatan tersebut tidak terbayarkan.

Senada diungkapkan Indri, salah satu pegawai honor. Menurutnya, gaji dia dan rekan-rekan honorer yang berjumlah sekitar 200 orang, belum dibayar selama 7 bulan.

"Bulan 11-12 tahun 2016 gaji kami tidak dibayar, dan sekarang sudah 7 bulan belum dibayar,"Kalau untuk besarannya Rp 200 per bulan bagi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sedangkan honorer dengan SK Bupati besarnnya Rp 250 ribu perbulan. (*)