Jajal Sumut Usai Kalah di DKI Jakarta, Djarot Bakal Tarung dengan Tentara
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara.
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Dengan kepastian ini, Djarot bakal berhadapan dengan seorang tentara, Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, yang telah bersikukuh maju Pilgub Sumut 2018.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjelaskan, rekomendasi jatuh kepada Djarot dengan alasan warga Sumut membutuhkan sosok mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.
"Warga Sumut membutuhkan sosok yang jujur dan berpengalaman. Saya memasukkan Pak Djarot ke sana (Sumut). Orangnya serius. Saya menilai pasti bisa," ujar Megawati saat mengumumkan rekomendasi di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (4/1).
Megawati menyatakan, Sumut adalah provinsi yang penting dan strategis. Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo terus berjuang menjadikan Sumut pusat kemajuan ekonomi nasional.
Terkait sosok Djarot yang sebelumnya kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, Megawati menilai sayang jika tokoh muda dan berkualitas seperti Djarot menganggur. "Mudah-mudahan rakyat Sumut bisa menerima Pak Djarot," katanya.
Di lain pihak, Letjen Edy Rahmayadi hadir dalam acara Ikrar Pemenangan Calon Kepala Daerah Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis. Ia hadir mengenakan jas putih khas PKS, berikut dengan pin partai serta peci hitam.
Kepada wartawan, Edy menyatakan sudah lama mengajukan surat pengunduran diri dari TNI agar bisa mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumut. Menurutnya, Panglima TNI telah menerima surat tersebut dan sedang memprosesnya.
Selain PKS, dua partai lain yang akan mengusung Edy adalah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional. Rencanannya, ia akan berduet dengan Musa Rajeckshah alias Ijeck. Edy pun mengungkap pihaknya akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum paling lambat pada 10 Januari. (tribun/fik/rek/yud/yat)
