Anggota DPD RI Tantang Cagub Lampung Atasi Konflik HGU di Tulangbawang

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Lampung saat ini adalah ketidakadilan dalam pertanahan.

Anggota DPD RI Tantang Cagub Lampung Atasi Konflik HGU di Tulangbawang
YouTube
Andi Surya. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Lampung saat ini adalah ketidakadilan dalam pertanahan. Di berbagai wilayah di Lampung masyarakat dihadapi persoalan konflik pertanahan, yang secara kasat mata terlihat beberapa persoalan Hak guna Usaha (HGU) dan Hak pengelolaan (HPL) yang melanggar hak-hak dasar warga dalam mendapatkan ruang hidup.

Baca: Bila Jadi Gubernur, Herman HN Bilang Lampung Bisa Bantu Jakarta dan Sumsel, Ini Penjelasannya

Anggota DPD RI  Andi Surya  menyatakan,  persoalan pertanahan di Lampung salah satunya diperparah oleh ketidakpedulian pemimpin daerah menanggapi dan mencari solusi pertanahan di Lampung.

“Sebagai contoh,  HGU yg dimiliki oleh SGC di Tulangbawang diduga menyerobot lahan hak ulayat dan hak milik warga serta kewajiban-kewajiban perpajakan. Kasus-kasus HPL Way Dadi, kasus tuntutan warga atas lahan di Gunung Balak Lampung Timur, dan kasus lahan warga pinggir rel KA yang berhadapan dengan BUMN PT. KAI. Ini sama sekali belum mendapat prioritas penyelesaian oleh pemimpin-pemimpin di daerah,"  katanya melalui rilis kepada Tribunlampung.co.id, Jumat  5 Januari 2018.

Baca: (VIDEO) Sunset di Gugusan Batu Karang Lancip Pantai Gigi Hiu, Wow Indahnya

Andi Surya melanjutkan hingga kini ia cenderung melihat tidak ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemimpin daerah dalam menyelesaikan persoalan lahan rakyat yag bermasalah. Ini menunjukkan kekurang sensitifnya birokrasi dalam menyelesaikan hak-hak dasar pemenuhan ruang hidup rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Dalam konteks Pilgub kali ini, saya juga belum mendengar adanya komitmen para calon gubernur yang berani secara terbuka mempersoalkan isu-isu HGU yang bermasalah, termasuk HGU yang dimiliki oleh SGC. Kenapa HGU SGC? Karena yang mencuat dalam bisik-bisik masyarakat diduga perusahaan SGC ini bermain secara masif membiayai proses pemilihan kepala daerah di Lampung. Jika benar maka fakta ini merupakan upaya pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi warga Lampung. Sekaligus sesungguhnya sangat merendahkan norma kearifan lokal kolektif orang Lampung yaitu 'piil pesenggiri'. Warga Lampung seolah-olah menjadi tidak terhormat harga dirinya direndahkan oleh dugaan perbuatan politik transaksional dari para calon kepala daerah yang sumber dananya diduga berasal dari pihak ketiga yang tidak sah,"  paparnya.

Oleh karenanya, kata dia, Bawaslu, KPU dan aparat hukum harus melakukan penelisikan terhadap dugaan-dugaan terjadinya manipulasi demokrasi dengan cara mempengaruhi proses demokrasi pilkada melalui politik transaksional masif yabg didanai pihak ketiga berhadapan dgn instrumen aturan pemilu maupun hukum yang dimiliki.

"Saya mengimbau kepada calon-calon gubernur untuk berani melawan kesewenangan pemegang HGU termasuk kesewenangan SGC yang diduga menyerobot hak ulayat dan hak warga desa diTulang Bawang. Selanjutnya saya meminta kepada warga yang merasa dirugikan atas keberadaan HGU SGC serta HGU-HGU lainnya itu untuk melapor kepada Badan Akuntabilitas Publik DPD RI disertai bukti-bukti kuat atas pelanggaran hukum dan aturan perpajakan," katanya.

"Sehingga melalui analisis dan pemeriksaan secara intensif dapat dilakukan verifikasi ulang atas keberadaan HGU-HGU dimaksud, termasuk dugaan kewajiban-kewajiban perpajakan yang dilanggar," tambahnya.

Menurut dia, rakyat bisa menggugat keberadaan perusahaan tersebut baik secara politis maupun hukum serta mempersoalkan dan mendesak ihwal keberadaan keputusan HGU. (rilis)

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event){ var cekclassread = document.getElementsByClassName("txt-article")[0]; if(cekclassread != undefined){ var content = document.getElementsByClassName("txt-article")[0].innerText; var gpt_safe = content.match(/\b(ak47|al jazeera|al qaeda|allah|Assad|bahan kimia|bencana|boikot|corona|covid-19|fatal|ganti rugi|gejala|gugur|hoax|hukuman|jokowi|kecelakaan|kejadian|keras|komplain|Kondom|kontroversi|korban|kriminal|palsu|pembunuhan|pemerkosaan|penyakit|peristiwa|pidana|polisi|porno|prabowo|racun|rasis|rasisme|seks|tersangka|viral|virus)\b/i); if(gpt_safe){ safe = 'no'; } else{ safe = 'yes'; } var keyword1 = content.match(/\b(virus|corona|pneumonia|paru-paru|karantina|demam|wabah|sesak napas|Wuhan|sesak dada|rs darurat|epidemic|pandemic|status darurat|SARS|corona virus|jangkit|covid|batuk|covid-19|MERS|penyebaran|penularan|patogen|CoV|Viruses|Korona|nCOV|isolasi diri|masker|terinfeksi|infeksi|mati|kematian|positif corona|lockdown|orang dalam pemantauan (ODP)|pasien dalam pengawasan (PDP)|suspect|sakit tenggorokan)\b/i); if (keyword1) { keyword_targetting1 = 'yes';} else { keyword_targetting1 = 'no';} }else{ safe = 'yes'; keyword_targetting1 = 'no'; } console.log('safe_branding =' + safe); googletag.pubads().setTargeting('safe_branding', safe); console.log('keyword_targetting1 =' + keyword_targetting1); googletag.pubads().setTargeting('keyword_targetting1', keyword_targetting1); });
Penulis: Beni Yulianto
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved