Umat Katolik Pringsewu Ingin Pakai Lahan Perumahan Dokter

Sebab, lanjut dia, umat Katolik membutuhkan tempat melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan iman.

tribunlampung/didik
Pembahasan aset di ruang rapat DPRD Pringsewu. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu membahas aset yang berdiri di tanah bukan milik pemerintah, Selasa (20/2/2018).

Bangunan pemerintah itu berupa perumahan dokter yang berdiri di tanah milik Paroki Santo Yusup Pringsewu. Rapat di ruang rapat DPRD Pringsewu itu juga dihadiri pengurus Paroki  Santo Yusup, Pastur Andreas Sutrisno, Y Sepbianto, Nyono, dan Parsidi.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pringsewu Anton Subagiyo didampingi Ketua Komisi II Sahidin, Ketua Komisi III Rahwoyo, dan Ketua Komisi IV Rizki Raya Saputra. Ada anggota DPRD lainnya, seperti Suryo Cahyono, Nurul Ekhwan, Bambang Kurniawan, Heri Pro Dwi Kaz, dan Umi Laila.

Baca: Simak Cara Memilih Jas Hujan yang Nyaman dan Awet

Baca: Bantah Jadi Pengedar Sabu, Pria Ini Dijanjikan Upah Rp 200 Ribu

Koordinator Tim Pengembalian Aset Paroki Santo Yusup Pringsewu Y Sepbianto mengatakan, tanah milik gereja tersebut sejak lama dipinjam pemerintah. Tanah tersebut dipinjam oleh Pemkab Lampung Selatan untuk pelayanan kesehatan.

Namun karena sekarang Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah memiliki fasilitas sendiri, Paroki Santo Yusup Pringsewu ingin mengambil kembali tanah tersebut.

Sebab, lanjut dia, umat Katolik membutuhkan tempat melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan iman. "Sampai saat ini, umat hanya menggunakan emperan gereja untuk sarana pengembangan iman," tuturnya.

Asisten I Sekretariat Pemkab Zuhairi mengakui pemkab pinjam pakai lahan tersebut. Tetapi, bangunan itu milik pemerintah. "Prosedur harus menggunakan aturan hibah Permendagri No 19 Tahun 2016," ujarnya.

Ia memastikan ada dua alternatif, dihibahkan atau dihapuskan bangunan itu dari aset Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu Putut mengatakan, pelimpahan aset dari Kabupaten Tanggamus ke Kabupaten Pringsewu pada lokasi perumahan dokter itu tidak mencantumkan tanah. Hanya mencantumkan lima bangunan di lokasi itu. Sehingga secara prosedural akan ditindaklanjuti di administrasi hanya lima bangunan tersebut.

Putut menyarankan, kalaupun bangunan itu mau dihibahkan ke Pengurus Paroki Santo Yusup Pringsewu dapat mengajukan permohonan ke RSUD Pringsewu. Kemudian RSUD meneruskan kepada Bupati Pringsewu yang kemudian mendisposisikan ke BPKAD di Bidang Aset. "Meskipun nilai bangunan tidak sampai Rp 5 miliar, harus melalui DPRD," katanya. (*)

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved