Kabar Gembira, Konsumen tak Perlu Bayar Biaya Pengesahan STNK, Ini Putusan MA

Biaya pengesahan sebesar Rp 25.000 untuk motor dan Rp 50.000 bagi mobil tidak bisa dipungut, sebelum ada payung hukum yang baru.

Kabar Gembira, Konsumen tak Perlu Bayar Biaya Pengesahan STNK, Ini Putusan MA
Tribun Medan
Sejumlah warga mengantre untuk memperpanjang STNK di Samsat Polda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (4/1/2017). Mulai tanggal 6 Januari 2017 secara serentak di Indonesia, pemerintah akan menetapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), dengan besaran dua hingga tiga kali lipat dari harga tarif lama. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/ HUM/ 2017, masyarakat tak perlu lagi membayar biaya pengesahan Surat Tanda Kendaraan (STNK).

Biaya pengesahan sebesar Rp 25.000 untuk motor dan Rp 50.000 bagi mobil tidak bisa dipungut, sebelum ada payung hukum yang baru.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan secara resmi, tarif yang akan turun lantaran putusan itu akan berdampak positif untuk konsumen.

Baca: Akibat Bikin Status di Facebook, Pasangan Suami Istri Ini Akhirnya Cerai

Baca: Miris, Anak Gugat Orangtua Gara-gara Angpao!

Menurutnya, aturan tersebut sudah semestinya direvisi lantaran bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi.

"Konsumen pastilah senang karena tarifnya turun," ujar Tulus, Rabu (21/2).

Dia menjelaskan, dampak negatif akan dirasakan pemerintah. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) akan kehilangan sumber lain dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kenaikan yang lalu, saya kira karena pemerintah mengejar pendapatan di sektor pajak yang terlalu bernafsu, sehingga kenaikannya ugal-ugalan," pungkas dia.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotot (BPKB)
Buku Pemilik Kendaraan Bermotot (BPKB) ()

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Mariatul Aini mengatakan, penerimaan PNBP di tahun ini akan berpengaruh atas putusan tersebut.

Tapi Kemkeu belum bisa membeberkan potensi kehilangan pendapatan yang terjadi. "Ada pengaruhnya, tapi koordinasikan dulu," ujar Aini.

Baca: Foto-foto Pernikahan Mewah Desainer Cantik yang Dinikahi Anggota Keluarga Konglomerat Bakrie

Baca: Roro Fitria Kerap Pamer Mobil Ferrari Ternyata Hanya Pinjaman?

Sebelumnya, majelis hakim MA yang diketuai Supandi memputuskan Lampiran E angka 1 dan 2 bertengangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tiinggi , yaitu pasal 73 ayat5 UU No 30 tahun 2014 tentang adiministrasi pemerintahan.

Putusan ini juga lampiran tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. (*)

Editor: Safruddin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved