Banyak Pejabat Ogah Mutasi, DPRD Pringsewu Ingatkan Layanan Publik di Zona Merah

Komisi I DPRD Pringsewu meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Banyak Pejabat Ogah Mutasi, DPRD Pringsewu Ingatkan Layanan Publik di Zona Merah

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Pringsewu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Komisi I DPRD Pringsewu meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Ketua Komisi I DPRD Pringsewu Anton Subagiyo mengatakan pemahaman berkaitam UU No 5/2014 itu penting, sehingga tidak bertindak dengan semaunya sendiri. "ASN itu fungsinya adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan pemersatu bangsa. Jadi jangan hanya mengejar jabatan tapi prilaku jeblok," katanya.

Baca: GRAFIS: Real Madrid vs Deportivo Alaves: Los Blancos Tanpa Pilar Andalan

Ia pun nerharap para ASN ini berkaca pada penilaian Ombudsman RI bahwa Pringsewu mendapat zona merah. Oleh karena itu dia meminta  melihat persoalan nyata yang berkaitan dengan pelayanan publik itu bahwa target pelayanan publik itu nyata-nyata tidak tercapai.

Padahal sesuai dengan Pasal 73 UU Nomor No 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah dijelaskan penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasif dan transparan.

Baca: Gara-gara Tulis Satu Kata Ini di Instagram, Jessica Iskandar Disebut Sudah Mualaf

Tujuannya, lanjut dia, untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan karier. Anton mengatakan  hal tersebut penting disampaikan berkaitan dengan kegaduhan yang muncul pasca pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Pringsewu.

Dimana ada ketidakpuasan sejumlah ASN karena dipindah tugaskan. Bahkan, kata dia, ada juga yang sampai tidak bersedia meninggalkan jabatannya meskipun sudah dipindahkan. "Komisi I akan segera memanggil baperjakat terkait mutasi PNS antarinstansi, mengingat banyaknya pemberitaan paska mutasi tersebut. Seharusnya malu kita kepada masyarakat," kata Anton.

Tidak hany itu, Anton juga ingin menanyakan terkait adanya piutang Pemkab Pringsewu kepada PNS. "Kami akan coba klarifikasi, karena terkait pinjaman itu tidak diperbolehkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD," katanya.

Sebab, tegas Anton, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 itu tidak diperbolehkan pinjam ke seseorang untuk membiayai belanja daerah tanpa persetujuan DPRD.

Diketahui, mantan Kabag Umum Ananto Pratikno belum bersedia pindah ke jabatan barunya sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Pringsewu paska pelantikkan pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Pringsewu, Senin (5/2) malam.

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved