Akademisi Nilai Sanksi Bagi Pejabat Negara Tak Lapor LHKPN Perlu Diperberat

Keberadaan UU tersebut bertujuan agar pejabat negara, termasuk DPRD, transparan terkait harta kekayaan mereka.

Akademisi Nilai Sanksi Bagi Pejabat Negara Tak Lapor LHKPN Perlu Diperberat
Tribunlampung.co.id/Noval Andriansyah
Ilustrasi - Rapat Paripurna DPRD Lampung. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Banyaknya anggota DPRD di Lampung yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) Rudy mengatakan, kewajiban menyampaikan LHKPN telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Keberadaan UU tersebut bertujuan agar pejabat negara, termasuk DPRD, transparan terkait harta kekayaan mereka.

Di mana, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi.

"Jika banyak anggota DPRD yang belum menyampaikan LHKPN, hal itu sebenarnya bisa menjadi petunjuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengapa mereka enggan transparan terkait harta kekayaan yang dimiliki?" terang Rudy, Senin (12/2/2018).

Meski wajib menyampaikan LHKPN, penyebab ketidakpatuhan anggota DPRD terhadap UU dinilai wajar karena sanksi yang ada masih tumpul.

Baca: Complicated, Ibu-ibu Curhat Soal Susahnya Ikuti Kehidupan Glamor Sosialita, Videonya Bikin Ngakak

Hal itu lantaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Rudy menuturkan, keputusan politik biasanya lebih menentukan dibanding aspek keadilan atau penegakan hukum.

Sanksi bagi pejabat negara yang tak melaporkan LHKPN, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, hanya bersifat administratif.

Halaman
12
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Ridwan Hardiansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved