Tak Main-main, Ini Sanksi Bagi ASN yang Tak Netral dalam Pilkada

Pihaknya akan meminta majelis kehormatan nantinya yang akan memberikan sanksi terhadap pegawai yang dipastikan tidak netral dalam pilkada.

Tak Main-main, Ini Sanksi Bagi ASN yang Tak Netral dalam Pilkada
Tribunlampung/Anung
Deklarasi netralitas ASN, tentara dan polisi, Senin 26 Februari 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pelaksana Bupati Lampung Utara Sri Widodo meminta aparatur sipil negara, agar bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada Juni mendatang.

Baca: BERITA FOTO: BPDB Beri Bantuan Perahu Karet Angkut Korban Banjir

"Saya mengimbau kepada para ASN untuk netral dalam Pilkada. Saya orang pertama yang sedih jika ada ASN saya yang tersentuh aturan pegawai karena tidak netral. Saya mengimbau tidaklah bermain dikancah politik itu. Bekerjalah secara profesional karena masih banyak yang perlu dibenahi agar Lampura lebih baik lagi,"kata Widodo usai melaksanakan deklarasi netralitas ASN, tentara dan polisi, Senin (26/2).

Baca: Diguyur Hujan Semalam, Ratusan Rumah di Sukadana Pasar Terendam Banjir

Menurutnya, pihaknya akan meminta majelis kehormatan nantinya yang akan memberikan sanksi terhadap pegawai yang dipastikan tidak netral dalam pilkada. Dimana sanksi yang akan diberikan, mulai dari teguran hingga pemecatan.

Lanjut Sri Widodo, pada hari ini dilakukan deklarasi bagi ASN, TNI, Polri untuk tetap netral dalam perhelatan politik lima tahunan tersebut.

"Semua peserta deklarasikan bahwa ASN, TNI dan Polri netral dalam pilkada. Tidak berpiihak kepada siapapun tanpa terkecuali. Dan komitmennya ingin Lampura menjadi percontohan demokrasi yang betul-betul baik tanpa ada interpensi dari pihak manapun,"tegas Sri Widodo.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada semua elemen dapat menjaga kondusivitas. Sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan tertib dan lancar. Ia mengatakan untuk aparatur sipil negara jangan sekali kali terlibat dalam politik praktis.

"Seperti kampanye, bahkan mengklik di media sosial juga dilarang," katanya. (ang)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved