Jokowi Vs Prabowo, Inikah Sosok Penentu Kemenangan Mereka di Pilpres?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Joko Widodo dan Prabowo Subianto diprediksi akan bersaing di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Apabila itu terwujud, maka ini menjadi ulangan Pilpres 2014.

Di Pilpres 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 70.997.833 suara (53,15 persen) unggul atas Prabowo Subianto-Hatta Rajaya yang mengumpulkan 62.576.444 suara (46,85 persen).

Namun, menurut Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, ada satu hal yang menentukan pertarungan menuju RI 1 itu. Siapa calon wakil presiden akan menjadi penentu.

"Jokowi-Prabowo hal menarik di wakil (wakil presiden). Yang mengejutkan wakil. Penentuan di menit terakhir," tuturnya, Sabtu (3/3/2018).

Dari berbagai hasil survei, dia melihat, Jokowi berada di posisi teratas. Namun, hasil survei tidak sampai 50 persen, rata-rata hanya 30 sampai 40 persen.

Sebagai calon petahana, kata dia, ada permasalahan selama Jokowi memimpin. Sehingga, tingkat kepuasan tidak mencapai 50 persen. Untuk itu, diperlukan cawapres yang mampu meningkatkan elektabilitas.

"Siapa wakil? Itu orang yang bisa mengangkat elektabilitas itu," kata dia.

Menurut dia, cawapres Jokowi harus mampu menyelesaikan permasalahan, seperti kesenjangan sosial, serta menangani rapuhnya persatuan nasional.

Dia menjelaskan, ada persoalan fundamental, di mana Indonesia kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa dan liberalisme menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

"Kepemimpinan 2019 harus mewakili kepentingan nasional. Paramater bagi sosok mendampingi Jokowi yang mengerti persoalan itu," kata dia.

Untuk keputusan definitif, dia menambahkan, akan terjadi pada saat terakhir. Sejauh ini, ada tiga poros, yaitu Teuku Umar (PDI Perjuangan), Cikeas (Partai Demokrat), dan Hambalang (Partai Gerindra).

Sejauh ini, dia melihat situasi politik nasional tidak ada yang pasti. Meskipun berseberangan di tingkat nasional, namun mengusung calon yang sama di tingkat daerah saat Pilkada serentak.

"Sangat sulit memprediksi secara ilmiah dari yang dilakukan elit politik. Itu khas Indonesia susah disimpulkan secara ilmiah. Deklarasi itu istilah mengetes pasar. Begitu dilempar situasi politik seperti apa," tambahnya.