Fahri Hamzah: KPK Malaikat Suci Berwujud Manusia

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengirimkan sebuah surat terbuka untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: martin tobing
tribunnews
Fahri Hamzah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengirimkan sebuah surat terbuka untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram @fahrihamzah yang diunggah pada Selasa (13/3/2018), Fahri Hamzah dalam suratnya menyoroti beberapa hal.

Diantaranya soal pengumuman calon tersangka Pilkada, seleksi nama kabinet, hingga kode-kode warna yang dikaitkan dengan jarak seseorang menjadi tersangka.

Berikut isi suratnya:

"SURAT KEPADA KPK, ‘MALAIKAT SUCI BERWUJUD MANUSIA’

Ini surat kepada KPK yang selalu gagah berani membuat norma baru dalam hukum negara.

Kali ini, mereka akan mengumumkan calon tersangka Pilkada.

Hebat luar biasa.

Baca: 13 Tahun Kerja di Dubai, TKW Ini Ngaku Miliki Tiga Apartemen dengan Taktik Begini

Maka Ijinkan beta mengingatkan saja.

Diawal pemerintahan Pak @jokowi dan @Pak_JK itu KPK melakukan seleksi nama anggota kabinet.

Daftar panjang yang dibawakan kepada mereka diberi tanda: MERAH, KUNING, HIJAU.

Tanda2 ini dikaitkan dengan jarak seorang jadi tersangka

Arti coretan (stabilo) @KPK_RI waktu itu berkembang dan menyebar:

- MERAH: sebentar lagi jadi TSK.

- KUNING: berpotensi jadi TSK (katanya dalam 6 bulan)

- HIJAU: bebas kasus di KPK.

Jadilah kabinet @jokowi - @Pak_JK berubah nama.

Baca: Cowok Pamer Foto Transformasi, Kecil Dipuja Imut, Beranjak Dewasa Bikin Syok

Tapi apa yang terjadi?

Nama-nama orang dalam coretan stabilo berwarna telah menyebar.

Arti dari warna telah menyebar pula.

Betapa malu satu keluarga dan betapa orang merasa terhina.

Nama cemar oleh warna-warna.

Ternyata, nama-nama cemar itu tak muncul jadi tersangka.

Sebagian mereka telah menjadi korban kerusakan nama, sebagian telah beralih ke jabatan lainnya.

Baca: Selamat Tinggal Cara Lama Mengupas Jeruk, Kini Ada Trik Seru Mudah Dipraktikkan

Tapi @KPK_RI tanpa rasa bersalah tak mau membuat koreksi atas nasib orang yang hancur namanya; gagal jadi menteri dan rusak nama.

Jangan lupa.

@KPK_RI juga meminta @DPR_RI dan @PresidenRI @jokowi untuk batalkan calon Kapolri Budi Gunawan.

Padahal nama sudah masuk komisi 3 lalu disahkan paripurna.

BG tetap jadi tersangka setelah eksekutif dan legislatif meloloskannya 

Karena dijadikan tersangka @KPK_RI lalu BG melakukan praperadilan (uji judikatif) lalu MENANG.

Apa tanggungjawab KPK setelah BG digagalkan jadi Kapolri?

Mereka diam saja. Lalu BG menjadi kepala BIN.

Banyak LSM yg terlibat kampanye negatif ini.

Baca: Tergoda Biduan, Kakek Ini Tak Mau Diajak Pulang Nenek, Malah Begini Jadinya

Ada yg bilang konflik dengan BG adalah perpanjangan konflik dalam Pilpres 2014 saat @KPK_RI ingin ajukan wakil dari salah seorang pimpinan KPK.

Tapi ibu Mega memilih pendamping @jokowi adalah @Pak_JK dan ada kemarahan luar biasa.
Muncullah konflik memakai lembaga.

Sejak @KPK_RI merasa menjadi alat ukur moral pejabat publik, mereka mengembangkan metode untuk mengatur opini bahwa KPK berhak mengatur alur politik bangsa," tulis akun Instagram@fahrihamzah.

Postingan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari warganet.

Baca: Masih Ingat Arya Permana Bocah Obesitas Sampai tak Bisa Jalan? Ini Kondisinya Sekarang

@teguhandika_: Lantas upaya apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembalikan KPK pada track yang benar bang?

@mujahadahistiqomah1: Akurat nya hujah bang fahri. Mantap dan kereeeeeeeen.

@romapasaribu52: cocok x bg, merasa seolah-olah orang itu yaaa kn bg @fahrihamzah

@nu_nung97: Mantap pak Lanjut kan Biar orang” waras ada di kabinet jokowi merasa ketar ketir ketir.

@sadamhusenf: Ngeriii syekalii memang. #merdekabro. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved