Pilgub Lampung 2018

Pilkada 2018 Damar Ajukan Kontrak Politik untuk Kemajuan Perempuan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018, merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin ke depan

Pilkada 2018 Damar Ajukan Kontrak Politik untuk Kemajuan Perempuan
net/ilustrasi
pilkada1

Laporan Reporter Tribun Lampung, Beni  Yulianto

 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018, merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin ke depan. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, di 3 (tiga) wilayah, yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus.

Baca: Nyak Sandang, Penyumbang Pembelian Pesawat Pertama Indonesia Jalani Operasi Katarak!

Untuk mengawal agar terpilihnya pemimpin yang memiliki komitmen untuk kemajuan perempuan, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR yang merupakan anggota dari Korsorsium Permampu, menyelenggarakan dialog publik dalam rangka Hari Perempuan Internasional bertema “Mimpi Cagub untuk Kemajuan Perempuan” dengan menghadirkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur propinsi Lampung.

Baca: Bulog Pastikan 89 Persen Beras Raskin di Lamsel Tersalurkan

Dari 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung, hanya 3 pasangan calon yang hadir, yaitu: pasangan nomor urut 1 yang diwakilkan oleh tim pemenangan, calon wakil gubernur nomor urut 2, dan calon wakil gubernur nomor urut 3.

Kegiatan dialog publik juga menghadirkan pengamat untuk mengkritis berbagai persoalan yang ada di Propinsi Lampung dan peserta yang hadir merupakan perwakilan dari organisasi perangkat daerah, lembaga penyedia layanan, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan, organisasi perempuan.

Dalam kegiatan tersebut pasangan calon yang hadir berkenan menandatangani kontrak politik yang berisi 5 hak dasar perempuan, yaitu: kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik.

Dengan kontrak politik ini, diharapkan pasangan calon yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur berkomitmen memenuhi isi dari kontrak politik tersebut dan warga (perempuan) mengawal pemenuhan kontrak politik untuk pemajuan perempuan.

Penulis: Beni Yulianto
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved