MA Akhiri 'Drama' Tersangka Buron, KIni Mereka Tak Bisa Lagi Ajukan Praperadilan

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018.

MA Akhiri 'Drama' Tersangka Buron, KIni Mereka Tak Bisa Lagi Ajukan Praperadilan
net
buronan/ilustrasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Baca: Gudang Gallery Wedding Art Milik Intan Salon Terbakar Lagi, Kerugian Diklaim Rp 1 Miliar Lebih

Baca: Akan Dihadiri 25 Ribu Orang, Ketua MPR RI Dijadwalkan Buka Tablig Akbar di Ponpes Al- Fatah

Larangan itu didasari oleh maraknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh buronan yang menjadi DPO di luar negeri namun mereka mengajukan praperadilan.

Namun, situasi itu belum diatur perundang-undangan sehingga perlu adanya kepastian hukum melalui larangan ini.

Juru Bicara MA Suhadi membenarkan adanya surat edaran yang ditandatangani Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi serta ketua pengadilan negeri yang ada di seluruh Indonesia.

Surat Edaran MA terkait tersangka buronan.
Surat Edaran MA terkait tersangka buronan. (HO)

"Iya benar (surat edaran) tersebut. Jadi terdakwa yang dalam status DPO tidak diperkenankan untuk maju praperadilan. Kalau dia mau gunakan upaya hukum, ya jangan lari," ujar Suhadi, Minggu (1/4/2018).

Surat tersebut juga menegaskan, jika permohonan praperadilan tetap diajukan oleh penasihat hukum dari tersangka yang melarikan diri, hakim tidak menerimanya.

"Maka, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum," demikian surat tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Anggara mengapresiasi keberadaan Surat Edaran MA tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi DPO.

"ICJR mendukung dan mengapresiasi langkah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, terutama untuk melengkapi ketidaksempurnaan pengaturan hukum acara praperadilan," ungkap Anggara dalam keterangan resminya, Minggu.

Selain itu, kata Anggara, SEMA tersebut dibutuhkan untuk menetapkan status orang-orang yang dalam keadaan buron namun berupaya untuk mengajukan perlawanan hukum di Pengadilan.

Di sisi lain, ICJR mengingatkan bahwa hukum cara praperadilan tetap harus dibentuk, mengingat masih banyaknya kekosongan hukum yang terjadi dalam praperadilan.(*)

Editor: nashrullah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved