Junaidi Auly: Partisipasi Masyarakat Bangkitkan Ekonomi Daerah

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah daerah harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian daerah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh anggota DPR RI Ahmad Junaidi Auly bahwa dengan sinergi pemerintah dan masyarakat akan membuat eksplorasi potensi sumber daya daerah semakin optimal.

Junaidi memaparkan, Data BPS 2017 menunjukkan, terdapat beberapa hasil pengembangan ekonomi yang belum optimal, misal kemiskinan di Lampung yang persentasenya masih diatas nasional yaitu mencapai 13,69% dan nasional 10,22%. IPM yang masih dibawah rata-rata nasional dimana IPM Lampung hanya 67.81 sedangkan nasional 70.81.

Baca: Renovasi Rumah Mbah Wiji di Langkapura, Donatur Sumbang TV dan Kompor Gas

"Dilihat dari data tersebut mengidentifikasikan bahwa masih terdapat masalah dalam kinerja-kinerja ekonomi atau sosial daerah dimana hal ini akan menjadi tantangan kedepan dalam rangka perbaikan dari kinerja-kinerja tersebut," jelasnya dalam Seminar Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tentang peran dan tata kelola kantor perwakilan BI dalam pengembangan Ekonomi di Daerah, di FEB Universitas Lampung, Senin (23/4).

Baca: Pelaku Penusukan Debt Collector Kini Menginap di Mapolsek TkT

Selain itu, Junaidi juga menekankan kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas SDM di provinsi Lampung, serta mengoptimalkan koordinasi antar lembaga daerah agar program-program di daerah bisa berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar lebih fokus mendorong kualitas SDM di provinsi Lampung ini, tapi jangan hanya kualitas, sarana dan prasarana saja yang ditingkatkan melainkan harus ada pemerataan kualitas SDM karena masih terjadi ketimpangan antar kabupaten dan kota di provinsi Lampung," imbuhnya.

Junaidi menegaskan, tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sangat diperlukannya sinergitas antar lembaga di daerah seperti BSBI, BPK, Pemda, PTN/S dalam rangka meminimalisir ego sektoral dan meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

"Dan DPR terus mendukung peningkatan ekonomi daerah khususnya Provinsi Lampung sesuai dengan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, pengawasan serta tugas dan fungsi lainnya," pungkasnya. (ana)