Menuju Lampung Terang 2019, PLN Gandeng Stake Holder se-Provinsi Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pelaksanaan program menuju Lampung Terang 2019 terus dimaksimalkan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Untuk itu, PLN menggandeng stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan program yang bertujuan untuk menjamin pasokan listrik tersebut.

General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Lampung Julita Indah mengatakan, dalam program ini, salah satu tantangan yang masih dihadapi PT PLN (Persero) adalah terkait pembangunan infrastruktur kelistrikan di beberapa daerah di Lampung.

Baca: Penampakan Isi Rumah Mewah Mendiang Olga Syahputra yang Ditempati Billy Syahputra

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung tahun 2018 ini antara lain peningkatkan kapasitas, keandalan, perbaikan tegangan, pembangunan pembangkit, serta penyelesaian pembangunan jaringan transmisi jalur timur.

Baca: Anies Baswedan Diduetkan dengan Prabowo, Mahfuz Sidik: PKS Hanya Jadi Pendorong Mobil

Menuju Lampung Terang 2019, lanjut Julita, saat ini jumlah desa yang teraliri listrik di Lampung sebesar 95,72 persen, elektrifikasi mencapai 87,40 persen. Termasuk juga membangun 113 desa untuk dialiri listrik di 2018.

"Program dari hulu ke hilir dilakukan serempak, dimana ada beberapa gardu induk maupun jalur transmisinya yang semula seharusnya di 2020 dan 2021, namun dengan melihat roadmap peta kantung ekonomi Lampung kemudian program Lampung Terang 2019, ada yang dimajukan di 2018 dan 2019 awal. Jadi, inilah bentuk akselerasi kita untuk mendukung Lampung Terang dan iklim investasinya Lampung," jelasnya usai Multi Stakeholder Forum 2018 PT PLN (Persero) Distribusi Lampung di Swiss-Belhotel Lampung, Senin (7/5).

Salah satu sinergi yang dilakukan, lanjut Julita, PT PLN (Persero) Distribusi Lampung menggandeng pihak Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk penanganan infrastruktur kelistrikan tegangan tinggi 150KV. Tidak menutup kemungkinan, kerjasama ini juga dimaksudkan untuk menangani permasalahan terkait tegangan rendah ketika tidak bisa diatasi bersama pemda setempat.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Tinggi Lampung Sugeng Hariadi mengatakan, pihak kejaksaan ambil bagian dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan pemda setempat terkait pembangunan infrastruktur kelistrikan seperti gardu induk, tanah yang dialiri (ROW) dan lainnya.

"Kita siap melakukan pengawalan dan pengamanan sehingga yang dilakukan PLN transparan. Kita juga mendorong adanya penandatangan komitmen dengan pemda sehingga pelaksanaan sinerginya semakin kuat," begitu katanya.

Di tempat yang sama, Pjs. Gubernur Lampung diwakili Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, pasokan energi, khususnya listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan 3 klaster yang saat ini dicanangkan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi Lampung.

Tiga klaster tersebut antara lain klaster sektor industri dan klaster pembangunan pariwisata melalui peningkatan kunjungan wisata, akomodasi wisata, hotel dan lainnya. Ketiga, menjadikan Lampung sebagai lumbung udang dengan pengaktifan kembali Dipasena dan Brantasena.

"Capaian hasil pembangunan di Lampung tentu tidak terlepas dari keandalan pasokan energi, khususnya listrik. Saya berharap kerjasama pemerintah daerah dan PLN akan terus meningkat dan sinergis. Sinergi kedepan adalah kunci kesuksesan menuju Lampung Terang 2019," jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut mitra PLN, perwakilan pelanggan, pimpinan instansi dan perusahaan, perguruan tinggi, perwakilan Polda Lampung, Korem 043 Garuda Hitam, kejaksaan tinggi, dan perwakilan bupati/walikota se-Provinsi Lampung. Dilakukan pula Leadership Quality Feedback and Collective Action untuk menampung aspirasi dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan kinerja PLN. (ana)