PMII Bandar Lampung Desak Pemerintah Sahkan Revisi UU Anti-Terorisme

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rentetan teror yang berlangsung di Kota surabaya beberapa waktu lalu membuat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bandar Lampung miris.

Sebelumnya terjadi ledakan bom di tiga tempat peribadatan yakni Gereja Katolik Santa Maria, Gereja GKI Diponegoro dan GPPS Sawahan, pada Minggu 13 Mei 2018. Kemudian pada Senin 14 Mei 2018, teror kembali terjadi di Markas Poltabes Surabaya.

Baca: Dievakuasi Tim Jibom, Barang yang Diduga Bom di Transmart Sempat Meledak

Menanggapi hal tersebut, Ketua Cabang PMII Bandar Lampung Erzal Syahreza Aswir mengaku miris dengan tindak kejahatan terorisme.

"Apapun alasannya, kekerasan tidak diperbenarkan," ungkapnya melalui rilis yang diterima tribun, Selasa 15 Mei 2018.

Baca: Nekat, Pria Ini Terobos Brikade Polisi di Area Sterilisasi Transmart, Pengakuannya Mengejutkan

Lanjutnya, PMII Bandar Lampung mengutuk keras tindak kejahatan terorisme dan mendesak pemerintah segera mengusut tuntas kasus terorisme.

"Jangan beri ruang tindak terorisme di Indonesia," Sebutnya.

PMII Bandar Lampung, kata Erzal, juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mempercepat pengesahan Revisi UU Anti-Terorisme sebagai payung hukum pencegahan dan pemberantasan terorisme.

"Terorisme merupakan extra-ordinary crime," tegasnya.

Masih kata dia, apabila pengesahan Revisi UU Anti-Terorisme berjalan lamban, ia berharap Presiden RI bisa menerbitkan Perppu Anti-Terorisme.

"Masalahnya kan di DPR RI, apabila ada anggota DPR yang menolak Revisi UU Anti-Terorisme, maka patut dipertanyakan, ada apa? kan ini untuk memberantas kejahatan," tuturnya.

Meski demikian kata Erzal, pengesahan Revisi UU Anti-Terorisme atau Perppu Anti-Terorisme harus dilakukan dengan hati-hati.

"Ini perlu agar tidak ada celah bagi pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah atau agama tertentu. Terlebih, ini menjelang pemilu," tutupnya.