Terduga Teroris Bisa Disadap Polisi tanpa Izin Pengadilan

DPR RI akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Terduga Teroris Bisa Disadap Polisi tanpa Izin Pengadilan
densus 88 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA  -  DPR RI akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5). Pengesahan berjalan mulus tanpa interupsi.

Dalam rapat kerja DPR dan pemerintah, Kamis (24/5), muncul kesepakatan definisi terorisme yang selama ini menjadi perdebatan dalam pembahasan. Pemerintah dan DPR sepakat menambahkan frasa motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Baca: Tak Perlu Jauh-jauh ke Luar Negeri, 5 Bukit Indah Bak Negeri Dongeng Ini Ada di Sulawesi Selatan Lho

Baca: Nekat Bolos Usai Libur Panjang Lebaran? Siap-siap ASN Kena Sanksi Tegas Ini

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan," demikian bunyi definisi terorisme.

Dalam laporannya, Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengungkapkan, ada beberapa ketentuan ancaman pidana yang baru ada dalam RUU Antiterorisme. Selain itu, ada beberapa penambahan bab. Misalnya, terkait pencegahan dan penguatan lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap seluruh pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum bisa menggunakan UU Antiterorisme ini untuk menanggulangi masalah terorisme.

"Kami harap Polri, Densus 88, BNPT, dan nanti TNI bisa menggunakan secara bertanggung jawab. Juga jaksa kalau akan menuntut dan hakim kalau akan memutus," ujar Yasonna.

Yasonna menjelaskan, UU Antiterorisme telah memberi kewenangan bagi aparat untuk menindak dalam konteks pencegahan aksi terorisme. Ada beberapa poin krusial dalam aturan tersebut, satu di antaranya beleid yang mengatur penyadapan. Penyidik kepolisian kini bisa menyadap terduga teroris tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 31A UU Antiterorisme mengatur, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang terindikasi kuat mempersiapkan, merencanakan, dan atau melaksanakan tindak pidana terorisme. Setelah penyadapan, dalam waktu paling lama tiga hari, penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat. (Tribun Network/fik/nic/sen/wly)

Editor: soni
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved