Peringati Hari Lahir Pancasila, Kalapas Syarpani Peringatkan ASN

Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Tidak terkecuali di Lapas Gunung Sugih

Penulis: syamsiralam | Editor: Safruddin
IST
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapas Gunung Sugih, Jumat 1 Juni 2018 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNG SUGIH - Hari Lahir Pancasila  diperingati setiap tanggal 1 Juni. Tidak terkecuali di Lapas Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakani di Lapangan Mini Soccer Lapas Gunung Sugih, Jumat 1 Juni 2018.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih, Syarpani menyampaikan sejumlah hal di depan jajarannya pada peringatan Hari Lahir Pancasila.

Yakni, pemerintah menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menyiarkan ujaran kebencian, penghasutan, dan hal-hal yang menentang NKRI.

Hal ini menurut Syarpani,  telah ada contoh konkret di mana seorang CASN asal Bengkulu telah dipecat dari pekerjaannya, karena dianggap menghina NKRI dengan statusnya di media sosial,.

Menurutnya, Menteri Hukum dan HAM Ri dengan tegas tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penghinaan, kebencian dan ajakan untuk berontak terhadap NKRI.

Pemecatan adalah salah satunya jalan karena ASN tidak bisa diberikan kesempatan kedua terkait hal tersebut.

Syarpani menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak dapat ditolerir.

Maka bersikap bijaklah dan selalu berpikir positif dalam berperilaku dan melakukan suatu hal utamanya di media sosial sesuai dengan tuntunan Pancasila yang diajarkan oleh Bung Karno.

" Pada dasarnya manusia itu saling menyayangi, bukan saling membenci. ASN merupakan aparatur sipil negara yang harus mendukung, merawat, dan melindungi Pancasila, UUD 45, dan NKRI agar negara kita semakin kokoh,”  ujar Syarpani dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id

Sebelumnya BKN merilis enam macam bentuk ujaran kebencian yang tergolong pelanggaran bagi para PNS dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya.

Antara lain, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan. (rls/sam)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved