Pemilu 2019

Soal Iklan PSI, Bawaslu Merasa Dikhianati KPU

Badan Pengawas Pemilu RI merasa dikhianati Komisi Pemilihan Umum RI soal kasus iklan Partai Solidaritas Indonesia.

Soal Iklan PSI, Bawaslu Merasa Dikhianati KPU
Net
Logo Bawaslu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu RI merasa dikhianati Komisi Pemilihan Umum RI soal kasus iklan Partai Solidaritas Indonesia.

Ini setelah dihentikannya kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu itu oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

"Kami sangat kecewa dengan KPU. KPU tidak konsisten," kata anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja melalui pesan singkat, Jumat (1/6/2018).

Menurut Bagja, KPU tidak konsisten karena memberi keterangan berbeda saat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan saat diperiksa penyidik Bareskrim Polri.

"Kami mengajukan kasus (iklan) PSI ke Bareskrim setelah mendengar dan menelaah keterangan KPU. Tiba-tiba, di penyidikan, keterangan KPU berbalik 180 derajat," ujarnya.

Bareskrim membenarkan telah menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh PSI.

"Ya, sudah dihentikan penyidikannya," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak, Jumat.

Pada 23 April lalu, PSI memasang iklan berisi bakal calon wakil presiden alternatif dan Kabinet Jokowi 2019-2024 di koran nasional.

Bawaslu menyatakan ada unsur kampanye dalam iklan itu karena terdapat logo PSI serta nomor urut 11. Padahal, kampanye Pemilu 2019 belum dimulai. Kampanye baru akan dimulai pada 23 September 2018.

Bawaslu pun menyatakan, iklan PSI melanggar pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Pemilu. Versi Bawaslu, PSI telah berkampanye di luar jadwal karena menyertakan logo dan nomor urut partai, yang termasuk citra diri sebagai bagian dari kampanye.

Halaman
12
Editor: yoso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved