Pilgub Lampung 2018

Bawaslu Tangani 219 Perkara Selama Masa Kampanye

Selama masa kampanye ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekab jumlah dugaan pelanggaran.

Tribunlampung/Beni
rekapitulasi bawaslu 

Laporan Reporter Tribun Lampung, Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Masa kampanye Pilgug Lampung yang dimulai 15 Februari dan berakhir hari ini, Sabtu 23 Juni 2018. Selama masa kampanye ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekab jumlah dugaan pelanggaran.

“Diagram jumlah pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Total ada 219 temuan dan laporan, hampir didominasi oleh temuan, sedikit sekali laporan dari masyarakat,” ujar Ketua Bawaslu Lampung Fatiikhatul Khoiriah (Khoi), Sabtu 23 Juni 2018.

Baca: Ini Rekapitulasi Kegiatan Kampanye Paslon di Pilgub Lampung 2018, Siapa Mendominasi?

Dari jumlah perkara tersebut, Bawaslu merinci 105 perkara dugaan pelanggaran administrasi, kode etik 1, ASN dan lainnya 56 perkara, Pidana 23 perkara, bukan pelanggggaran 36 perkara.

Baca: Prediksi Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 Malam Ini Pukul 18.00 WIB

“Pelanggaran lainnya itu maksudnya adalah pelanggaran yang bukan kewenangan pengawas pemilu, yang kita teruskan ke stake holder lainnya. Ini rekapitulasi keseluruhan total,” kata dia.

Dari 219 perkara tersebut, ada 23 perkara pidana. Namun, Khoir mengakui perkara pidana tidak semuanya masuk penyidikan.

“Dugaan pelanggaran pidana ada 23 perkara, tetapi kita lihat ada berapa yang lanjut ke penyidikan. Rinciannya, Paslon nomor 1 dua perkara yang naik ke penyidikan, yakni kasus kades di Lampung Utara dan yang saat ini masih berporses Kades di Pringsewu,” ujarnya.

Untuk pasangan nomor 2, terusnya Herman - Sutono tidak ada perkara pidana yang masuk penyidikan.

“Baru-baru ini untuk paslon nomor 2 kami menangani dugaan kades di Natar yang menggunakan rumahnya untuk lokasi kampanye, dan ada sambutan kadesnya juga, tetapi dari Gakumdu bukti kurang dan tidak bisa masuk tahap penyidikan,” jelasnya.

Untuk Paslon 3. Arinal Djunaidi – Chusnunia (Nunik), terusnya kasus Kades di Tanggamus juga masuk penyidikan.

“Paslon 3 ada satu perkara yang naik penyidikan  terkait pidana  pemilu, yakni kades yang berpose tiga jari dan ikut berkampanye,” ujarnya.

Pasangan calon nomor 4. Mustafa – Jajuli kata dia tidak ada pelanggaran pidana yang naik ke penyidikan.

“Ada satu perkara pidana pemilu yang naik penyidikan, kami masukan kategori lainnya, yang tidak berisisan dengan paslon, yakni terkait selebaran black campign di Lampugn Timur. Ini masuk pidana lainnya, karena kita tidak tahu itu menguntungkan paslon 2, 3, atau 4, sehingga kami kategorikan pidana lainnya. Ini masuk tahap penyidikan, sekarang proses persidangan,” pungkasnya. (ben)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved