Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Lampung Bambang Suryadi ikut-ikutan menuding Bawaslu ‘tumpul.’

Bawaslu, kata politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, selama dua periode dipimpin Fatikhatul Khoiriah selalu gagal membuktikan praktik politik uang. Mulai dari Pilgub 2014 yang bertabur gula, hingga Pilgub 2018 dengan politik uang.

“Kalau dulu pilgub dicederai politik gula, sekarang politik duit. Saya ikut menangkap yang sudah dilaporkan kawan-kawan ke Bawaslu. Kita gagal menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil. Kebebasannya juga tercederai dengan politik uang. Kita harus pertanggungjawabkan hampir Rp 500 miliar (anggara Pilgub Lampung 2018) ini ke rakyat,” kata Bambang dalam rapat koordinasi Pilgub Lampung 2018 di DPRD Lampung, Jumat, 29 Juni 2018.

Baca: Bawaslu: Harus Jujur, Semua Paslon Lakukan Pelanggaran

Baca: Bunda Eva Gebrak Meja dan Tunjuk Bawaslu-KPU

”Saya pikir Pak Wakapolda dan jajaran, Pak Kajati, ini sebagai yurisprudensi, pada cukup bukti dan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti. Semua anggota legislatif yang bertanggung jawab menyetujui anggaran pilgub. Tetapi ini dalam prosesnya, sarung dikatakan tidak cukup bukti. Sampai Rp 25 ribu, duit Rp 50 ribu juga begitu,” bebernya.

Padahal, tambah Bambang, masalah ini harus menjadi perhatian pengawas pemilu dan pihak keamanan.

“Ada ratusan orang yang mengembalikan uang asal tidak dijadikan saksi. Hanya segelintir orang yang mau dijadikan saksi. Hari ini, orang yang melapor diintimidasi. Terpaksa kami mengamankan ke rumah aman versi kami. Ayolah, berakhir di 2018 ini. Jangan hanya berganti nama dari politik gula, politik uang, politik apalagi nanti,” tandasnya. (*)