Dugaan Politik Uang Tidak Digubris Bawaslu, Bisa Gugat ke PTUN?

Aksi protes laporan dugaan politik uang salah satu calon yang tidak digubris Bawaslu terus menyeruak pasca Pilgub Lampung 27 Juni lalu.

Dugaan Politik Uang Tidak Digubris Bawaslu, Bisa Gugat ke PTUN?
Kompas.com
Ilustrasi tolak politik uang. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi protes laporan dugaan politik uang salah satu calon yang tidak digubris Bawaslu terus menyeruak pasca Pilgub Lampung 27 Juni lalu.

Gelombang unjuk rasa pun bermunculan memprotes sikap Bawaslu yang dinilai lamban dalam memproses dugaan pelanggaran Pilkada itu.

Baca: Vanessa Angel Rayakan Bridal Shower Bersama Sahabat, Netizen Doakan Begini

Praktisi hukum administrasi negara (HAN) Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Satria Prayoga menilai, para pihak yang tidak terima atas tidak diprosesnya laporan praktik dugaan politik uang itu bisa melakukan langkah hukum dengan menggugat Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan catatan, laporan tersebut telah melampaui batas tiga hari kerja pasca masuknya laporan dugaan praktik politik uang.

Baca: Persib Bandung vs Persija Jakarta Pekan 14 Liga 1 , Begini Prediksi Bobotoh

"Bisa langsung gugat ke PTUN dulu, kalau laporan itu nggak diproses Bawaslu," kata Yoga, sapaan akrab Satria Prayoga, Sabtu (30/06).

Pasal 144 sampai pasal 155 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa bawaslu mesti memutuskan laporan dugaan itu tiga hari pasca laporan masuk.

"Ketentuannya tiga hari harus di proses. Kalau lewat 3 hari laporan tidak di tindak lanjuti maka sudah menjai suatu keputusan pejabat tata usaha negara (KTUN) yang menjadi bisa menjadi objek gugatan di PTUN,"

Dalam Hukum Administrasi, Yoga mengatakan, ada teori fiktif negatif, yang bermakna berbuat atau tidak berbuat sudah menjadi suatu keputusan pejabat tata usaha negara.

"Kalau sudah jadi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) maka sudah dapat di gugat ke PTUN," papar kandidat doktor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Dalam persoalan ini, Yoga mengatakan, ada pemisahan kompetensi antara Pengadilan TUN dan pengadilan MK.

"Untuk saat ini masih sengketa administrasi PTUN, kalau MK nanti sudah ada keputusan KPU yang menentukan pemenang pilkada," tandas Yoga. (endra)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved