TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - DPD PDI Perjuangan melakukan evaluasi Pilkada serentak di Lampung dan persiapan Pileg dan Pilpres.

Dalam evaluasi Pilgub, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ada kekuatan korporasi yang diduga terlibat dalam politik uang di Pilgub Lampung 2018.

"Evaluasi pelaksanaan Pilakda serentak, dan persiapan Pileg, yang mulai tanggal 4 Juli 2018, KPU membuka pendaftaran calon sementara di seluruh Indonesia. Terhadap evaluasi, kami menemukan, bahwa demokrasi di Lampung dibajak kekuatan kapital," katanya.

Baca: Bawaslu: Laporan Money Politics TSM Pilgub Lampung Penuhi Syarat, Apa Dampaknya?

"Ada kekuatan-kekuatan yang mencoba membunuh demokrasi dengan politik uang secara masif," tambah Hasto dalam sesi wawancara doorstop kepada awak media, di Hotel Sheraton, Bandar Lampung Selasa 3 Juli 2018.

Dalama Rakor evaluasi ini sendiri hadir jajaran pengurus PDI Perjuangan Lampung.

Calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan Herman HN - Sutono, dan politisi PDI Perjuangan Lampung lainnya, seperti ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal.

Hasto menginstruksikan untuk terus berjuang dalam kontestasi Pilgub Lampung 2018, meski dari hitung cepat KPU dan beberapa lembaga survei calon PDI Perjuangan kalah.

"Kami menindaklanjuti hal tersebut, karena kami dalam berpolitik, dalam kontestasi, dalam demokrasi itu membangun peradaban, demokrasi itu bukan kekuasaan dengan segala cara, tetapi demokrasi itu untuk rakyat mendapatkan kekuasaan politik sebagai alat mensejahterakan rakyat," ucapnya.

Perjuangan yang dilakukan, kata dia, bukan hanya melalui jalur hukum di Bawaslu, tetapi jalur-jalur politik di DPRD Lampung.

"Karena itulah dengan berbagai data yang kami terima, proses politik, proses hukum terus menerus dilakukan PDI Perjuangan," katanya.