Breaking News:

1.000 Polisi Kawal Pleno Pilgub KPU, Kapolda Irjen Suntana dan Para Perwira Ambil Langkah Ini

Suntana juga menginstruksikan semua perwira di lingkungan Polda untuk terjun ke lapangan mengamankan jalannya pleno Pilgub.

Editor: Safruddin
tribunlampung/tri
Kapolda Lampung Irjen Suntana memberikan keterangan kepada media di sela kunjungan ke Polres Tanggamus, Selasa, 30 Januari 2018. 

"Nanti, kalau ada keberatan dicatat di form C2 kemudian diselesaikan di tingkatannya," kata Nanang.

Baca: Sisi Lain Kehidupan Istri Para Pria Terkaya di Dunia

Sementara sidang perdana gugatan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 atas dugaan money politics yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pilgub Lampung, berlangsung singkat.

Sidang yang berlangsung di kantor Sentra Gakumdu Lampung, Jumat (6/7), hanya mendengarkan pembacaan gugatan.

Pimpinan majelis pemeriksa Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriah (Khoir) sempat menanyakan kesiapan terlapor atau pihak terkait untuk langsung memberikan jawaban.

Namun, tim paslon 3 menyatakan belum siap.

Khoir pun memberi waktu dua hari kepada tim paslon 3 untuk menyiapkan jawaban.

Sidang gugatan money politics TSM ini akan dilanjutkan Senin (9/7) pekan depan, untuk mendengarkan jawaban pihak terlapor.

Gugatan M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dibacakan kuasa hukumnya, Ahmad Handoko dan rekan.

Sedangkan gugatan dari pasangan Herman HN-Sutono diwakili Leninstan Nainggolan dan rekan.

Sementara pihak terlapor paslon nomor 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia, diwakili kuasa hukumnya, Abi Hasan Muan, Abdul Kodir, Andi Safrani, Ansori Bangsa Radin dan lainnya.

Dalam gugatan Ridho-Bachtiar disebutkan bahwa paslon nomor 3 melakukan pelanggaran yang bersifat TSM.

Persentase pelanggaran, menurut tim Ridho, lebih dari 50 persen kabupaten/kota se-Lampung.

"Menyatakan, bahwa pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia melakukan pelanggaran administrasi TSM, kemudian memerintahkan kepada KPU mendiskualifikasi paslon 3, memerintahkan kepada penyelenggara untuk menindaklanjuti pelanggaran paslon 3," katanya.

Materi gugatan dan tuntutan tak jauh berbeda disebutkan tim paslon 2.

Baca: Sudah Resmi Jadi Istri Dipo Latief, Nikita Mirzani: Gue Pengen Sampai Detik Ini Belum Nikah

Menurut Leninstan Nainggolan, politik uang hampir terjadi di seluruh Lampung dengan membagi-bagikan uang senilai Rp 50 ribu.

Tim Herman meminta perolehan suara nomor 3 dibatalkan.

"Menghukum paslon 3 digugurkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilgub Lampung dan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pilgub.

Batalkan hasil perolehan Pilgub 27 Juni 2018, dan segera menyelenggarakan pemilihan ulang," jelas Leninstan.

Setelah pembacaan tuntutan, pimpinan majelis pemeriksa Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriah (Khoir) menanyakan kesiapan terlapor atau pihak terkait untuk memberikan jawaban.

Namun, tim paslon 3 menyatakan belum siap.

Khoir pun memberi waktu dua hari kepada tim paslon 3 untuk menyiapkan jawaban.

Sidang gugatan money politics TSM ini akhirnya ditunda sampai Senin (9/7) pekan depan, untuk mendengarkan jawaban pihak terlapor.(ben)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved