Pemkot Ingatkan Kelurahan Jangan Jadikan Pemilihan RT sebagai Ajang Bisnis

Pemkot Bandar Lampung meminta persyaratan pencalonan ketua RT tidak memberatkan para calon ketua RT

Pemkot Ingatkan Kelurahan Jangan Jadikan Pemilihan RT sebagai Ajang Bisnis

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemkot Bandar Lampung meminta persyaratan pencalonan ketua RT tidak memberatkan para calon ketua RT. Ini merespons adanya biaya pendaftaran Rp 300 ribu dalam pemilihan ketua RT di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling.

Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam menjelaskan, agenda pemilihan ketua RT sebenarnya tidak memiliki peraturan yang mengikat. Sepanjang para calon dan warga sepakat atas mekanisme dan syarat tertentu, menurut dia, pemilihan bisa berjalan.

Baca: LIVE PIALA DUNIA 2018 di TransTV Perancis Vs Belgia, Tonton Live Streaming GRATIS

Baca: 3 Pekan Pasca-Lebaran, Begini Reaksi Ibu Rumah Tangga soal Harga Sayuran di Tanggamus

"Panpel (panitia pelaksana) pemilihan ketua RT jangan memberatkan warga atau calon ketua RT. Dari pemkot, memang tidak membiayai. Jadi, semuanya hasil musyawarah masyarakat, dan jangan sampai bergejolak," katanya, Minggu (8/7).

Pemkot mengingatkan agar panitia pelaksana maupun pihak kelurahan tidak menjadikan ajang pemilihan ketua RT sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri.

"Memang semuanya itu ada biayanya. Tapi, jangan besar dan harus terjangkau," ujar Badri.
Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung Dedi Hermawan menjelaskan, ajang pemilihan ketua RT memerlukan kepanitiaan dan fasilitas. Akan tetapi, kata dia, keperluan tersebut jangan lantas memberatkan calon ketua RT itu sendiri.

"Memang tidak ada aturan yang mengikat untuk pemilihan ketua RT. Terpenting dan yang utama, musyawarah mufakat semua pihak, sehingga tidak terjadi gejolak," ujar Dedi. "Termasuk peruntukannya (biaya), semuanya harus transparan. Dan, kebijakannya harus sesederhana mungkin," imbuhnya.

Dalam proses pendaftaran calon ketua RT di Kemiling Permai yang totalnya 45 RT, pihak kelurahan memungut biaya sebesar Rp 300 ribu per orang. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran lurah itu pun menuai penolakan beberapa bakal calon ketua RT.

Penulis: Bayu Saputra
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved