Pilgub Lampung 2018

Saksi Ahli: Sulit Buktikan Politik Uang di Pilgub Lampung

Polemik mengenai TSM terus meruncing. Handoko kembali mengejar dugaan pembagian uang yang masif.

Saksi Ahli: Sulit Buktikan Politik Uang di Pilgub Lampung
Tribun Lampung/Beni Yulianto
Suasana sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 di kantor Bawaslu, Kamis, 12 Juli 2018 malam. 

Kuasa hukum pasangan calon nomor 2, Tahura Malagano, tak mau ketinggalan. Ia menanyakan mengenai dugaan politik uang di Pilgub Lampung berkaitan dengan unsur TSM.

Baca: Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan 58 Kg Sabu di Pelabuhan Bakauheni

“Bagi-bagi uang dengan amplop kecil, merata, di beberapa wilayah berbeda cara. Ada dari tukang sayur, ada pemuda diberikan. Memang terputus. Kita tanya uang dari mana? Dari si A. Siapa si A? Tidak kenal. Tapi, secara rasionalitas apakah mungkin tukang sayur bisa melakukan seperti itu? Apakah ini harus kita biarkkan?” kata Tahura.

Hamdan menjelaskan, dalam hukum tidak bisa menduga-duga. Tetapi, perlu pembuktian.

“Hukum tidak boleh menduga-duga kalau tidak terbukti organisirnya. Itu pidana. Kalau ada perintah, terstruktur, kena dia. Tapi jangan menduga-duga,” tegasnya.

Tahura juga menanyakan mengenai keabsahan saksi yang baru dimasukkan setelah persidangan berlangsung.

“Laporan yang masuk persidangan Bawaslu, setelah perbaikan bukti baru dimasukkan. Apakah itu diperbolehkan?” tanya Tahura.

“Tidak bisa. Karena persidangan itu membuktikan dalil. Karena itu mempersulit pembelaan penggugat. Pidana juga begitu. Digugurkan dakwaannya kalau begitu. Mengubah gugatan setelah sidang berjalan. Itu prinsip umum. Berdasarkan teori,” jawab Hamdan.

Baca: Dituntut 10 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar, Michael Mulyadi Menangis

Sementara Rafli Harun mengatakan, para saksi ahli memberi penjelasan secara keilmuan, bukan berdasarkan peristiwa di lapangan.

“Kami mana  tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau soal fakta, jangan tanya ke sini. Ada susu, martabak. Itu soal pembuktian di sini. Kami bicara soal prinsip. Ini ada rezim. Ada rezim pidana. Ada pelanggaran administrasi. Pidana berlaku semua orang. Administratif berlaku untuk calon. Tapi, yang dilaporkan bukan hanya calon,” ungkap Rafli.

Untuk dugaan pelanggaran administrasi, terusnya, harus bisa dibuktikan di persidangan secara piramida terbalik.

Halaman
123
Penulis: Beni Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved