Pilgub Lampung 2018

Saksi Ahli: Sulit Buktikan Politik Uang di Pilgub Lampung

Polemik mengenai TSM terus meruncing. Handoko kembali mengejar dugaan pembagian uang yang masif.

Saksi Ahli: Sulit Buktikan Politik Uang di Pilgub Lampung
Tribun Lampung/Beni Yulianto
Suasana sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 di kantor Bawaslu, Kamis, 12 Juli 2018 malam. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Persidangan kasus dugaan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 digelar di kantor Bawaslu, Kamis, 12 Juli 2018 malam. Kali ini, sidang menghadirkan saksi ahli dari terlapor.

Tiga saksi ahli tersebut adalah mantan Ketua MK yang juga pakar hukum tata negara dan konstitusi Hamdan Zoelfa, akademisi dan pengamat hukum tata negara Refly Harun, dan Nurhidayat S, mantan ketua Bawaslu 2008-2011 yang juga anggota dan juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini bagaimana bukan relawan, tidak bisa dibuktikan ada perintah calon, tapi massif,” kata kuasa hukum pelapor 1, Ahmad Handoko.

“Kita jangan menduga-duga. Harus jelas, terorganisir. Di Gorontalo pernah ada kasus. Dia lapor, bersaksi atas perintah calon yang menang. Tapi, ternyata itu atas perintah calon yang kalah,” timpal Hamdan.

”Ini kejadian. Jangan sampai seperti itu. Tidak boleh seorang pun dirugikan oleh pelanggaran yang saya lakukan. Tindakan kita tanpa sepengetahuan dia, tapi merugikan dia. Jadi harus sistemik. Harus ada perintah. Harus ada organisasinya,” jelasnya.

Baca: Belum Main, Jersey Ronaldo di Juventus Seharga Rp 1,7 Juta Laku Terjual per Menit

Polemik mengenai TSM terus meruncing. Handoko kembali mengejar dugaan pembagian uang yang masif.

“Tapi ini pemberian uang masif. Fakta di lapangan. Jadi apa sanksinya untuk itu? Apa harus kita biarkan?” kata Handoko lagi.

Menjawabnya, Hamdan mengatakan, ada ranah pidana yang menjerat di luar pelanggaran adminsitrasi jika dilakukan perorangan.

“Pidana. Tetapi, tidak bisa dihubungkan dengan kemenangan pasangan calon,” ucapnya.

Kuasa hukum pasangan calon nomor 2, Tahura Malagano, tak mau ketinggalan. Ia menanyakan mengenai dugaan politik uang di Pilgub Lampung berkaitan dengan unsur TSM.

Baca: Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan 58 Kg Sabu di Pelabuhan Bakauheni

“Bagi-bagi uang dengan amplop kecil, merata, di beberapa wilayah berbeda cara. Ada dari tukang sayur, ada pemuda diberikan. Memang terputus. Kita tanya uang dari mana? Dari si A. Siapa si A? Tidak kenal. Tapi, secara rasionalitas apakah mungkin tukang sayur bisa melakukan seperti itu? Apakah ini harus kita biarkkan?” kata Tahura.

Hamdan menjelaskan, dalam hukum tidak bisa menduga-duga. Tetapi, perlu pembuktian.

“Hukum tidak boleh menduga-duga kalau tidak terbukti organisirnya. Itu pidana. Kalau ada perintah, terstruktur, kena dia. Tapi jangan menduga-duga,” tegasnya.

Tahura juga menanyakan mengenai keabsahan saksi yang baru dimasukkan setelah persidangan berlangsung.

“Laporan yang masuk persidangan Bawaslu, setelah perbaikan bukti baru dimasukkan. Apakah itu diperbolehkan?” tanya Tahura.

“Tidak bisa. Karena persidangan itu membuktikan dalil. Karena itu mempersulit pembelaan penggugat. Pidana juga begitu. Digugurkan dakwaannya kalau begitu. Mengubah gugatan setelah sidang berjalan. Itu prinsip umum. Berdasarkan teori,” jawab Hamdan.

Baca: Dituntut 10 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar, Michael Mulyadi Menangis

Sementara Rafli Harun mengatakan, para saksi ahli memberi penjelasan secara keilmuan, bukan berdasarkan peristiwa di lapangan.

“Kami mana  tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau soal fakta, jangan tanya ke sini. Ada susu, martabak. Itu soal pembuktian di sini. Kami bicara soal prinsip. Ini ada rezim. Ada rezim pidana. Ada pelanggaran administrasi. Pidana berlaku semua orang. Administratif berlaku untuk calon. Tapi, yang dilaporkan bukan hanya calon,” ungkap Rafli.

Untuk dugaan pelanggaran administrasi, terusnya, harus bisa dibuktikan di persidangan secara piramida terbalik.

“Jadi yang dilaporkan harus pakai prinsip piramida. Yaitu semua bukti, semua saksi harus membuktikan mengarah ke pasangan calon. Kalau tidak, pengadilan ini tidak bisa memberikan hukuman apa-apa. Kalau ada satu, dua, atau tiga terbukti, paling majelis membawa ke Gakkumdu menindak pidana pemilu. Tindak  pidana itu sifatnya individual responsibility. Siapa yang berbuat, dihukum. Kalau tidak bisa membuktikan itu, jangan salahkan diri sendiri. Tidak mudah membuktikan sesuatu itu TSM,” jelasnya.

Menurut dia, jika tidak bisa dibuktikan, unsur TSM bisa dikaitkan dengan hasilnya. “Maka saya bilang beratnya minta ampun pembuktian TSM itu,” katanya.

Sementara Nurhidayat menjelaskan mengenai proses penanganan perkara oleh penyelenggara pemilu. Semua pelanggaran wajib ditindaklanjuti.

“Semua harus diproses. Bahkan dihentikan pun, itu diproses dalam UU,” katanya. (*)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved