Breaking News:

Sebut Kasusnya Bernuansa Politis, Pembelaan Mustafa Setebal 30 Halaman

Mustafa mengaku, atas solusi dari saksi Taufik Rahman tersebut ia tidak mendapatkan keuntungan apa pun.

Penulis: Romi Rinando | Editor: Daniel Tri Hardanto
Antara
Mustafa menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018 malam.

Ia duduk menjadi terdakwa kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Lamteng dalam peminjaman dana ke PT SMI.

Mustafa membacakan pleidoi dalam buku setebal 30 halaman. Ia mengatakan tidak punya niat memberikan uang kepada anggota DPRD jika tidak ada permintaan dan ancaman pembatalan pinjaman.

Ia pun terpaksa meminta kepada saksi Taufik Rahman mencarikan solusi atas masalah tersebut. Hal itu dikarenakan semangat dan niatnya sebagai bupati, mewujudkan harapan warga Lampung Tengah untuk mendapatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik guna meningkatakan pertumbuhan ekonomi.

Baca: Besok Sidang Pleidoi, Ini Bocoran Pembelaan Pribadi Mustafa

Mustafa mengaku, atas solusi dari saksi Taufik Rahman tersebut ia tidak mendapatkan keuntungan apa pun.

Di hadapan majelis hakim yang diketua Ni Made Suadana, Mustafa juga mengatakan bahwa perkara yang dihadapinya bernuansa politis. Menurut dia, kasus ini tidak lepas dari pencalonannya sebagai gubernur Lampung.

Buktinya, Mustafa-Ahmad Jajuli kalah telak dalam Pilgub Lampung 2018. Padahal, sebelum adanya perkara ini ia memiliki peluang besar memenangkan Pilgub Lampung.

Dengan kata lain, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi. Lebih dari itu, peluangnya untuk berkarya bagi masyarakat Lampung pun pupus.

Di akhir pembacaan pleidoinya, Mustafa mengatakan, sebagai bupati ketika meminta persetujuan anggota DPRD atas rencana pinjaman ke PT SMI, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Karena jika permintaan pimpinan dewan tidak dipenuhi, kebutuhan infrastruktur yang baik untuk masyarakat Lampung tidak akan terwujud.

Baca: Baru 4 Parpol Daftarkan Caleg ke KPU Lampung Selatan

Sebaliknya, bila memenuhi permintaan pimpinan dewan, ia akan dianggap melanggar hukum. Sementara keinginan melaporkan pimpinan dewan atas permintaan uang kepada Pemkab Lampung Tengah butuh pertimbangan yang matang.

Mengingat kemungkinan akan timbulnya konflik antar kelompok dalam masyarakat. Karena menolak memberi uang saja sudah menimbulkan reaksi negatif, apalagi jika melaporkannya.

Mustafa mengaku tidak bermaksud membela diri. Namun, ia menyampaikan fakta  sebenarnya.

Terkait pernyataan Taufik Rahman bahwa seluruh aktivitasnya diketahui dan atas perintahnya, Mustafa mengatakan, hal itu tidak seluruhnya benar.

Kuasa hukum Mustafa, Sopian Sitepu, berharap hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Sidang Mustafa akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 19 Juli 2018, dengan agenda putusan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved