Empat Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Satpol PP Lampura

Empat pasang bukan suami-istri terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa hotel di Kotabumi, Lampung Utara.

Empat Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Satpol PP Lampura
Tribunlampung/Anung
Empat pasang bukan suami-istri terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa hotel di Kotabumi, Lampung Utara, Selasa (17/7) malam. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Empat pasang bukan suami-istri terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa hotel di Kotabumi, Lampung Utara, Selasa (17/7) malam. Razia dibagi menjadi dua tim yang dipimpin langsung Plt Kasat Polisi Pamong Praja, Doni Ferwari F.

Baca: Didaftarkan Jadi Caleg PDIP, Kapitra Ampera Pengacara Rizieq Shihab: Seumur Hidup Belum Ketemu Hasto

Keempat pasangan tersebut yakni berinisial SF pasangan KD, RF pasangan IR, FJ pasangan GA, dan DR dengan pasangannya RH. Keempatnya dilakukan pendataan dan akan membuat surat peryataan untuk tidak melakukan hal yang sama dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pasangan.

Baca: Gara-gara Buang Plastik ke Sungai, Warga Panjang Ditangkap Polisi

Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol-PP Kabupaten Lampura Dony Fahmi menyatakan pada Razia tersebut pihaknya membagi anggota menjadi dua tim kemudian langsung bergerak menuju hotel-hotel melati yang ada di wilayah Kotabumi dan sekitarnya.

“Malam ini kami merazia di sembilan hotel, dari sembilan TKP itu alhasil tim kami mendapati empat pasangan yang  tidak memiliki identitas resmi sebagai pasangan suami istri (pasangan tidak sah) sedang berada di dalam hotel tersebut,”ujarnya saat diwawancarai wartawan di kantor Pol-PP Lampura. Selasa (17/7).

Dari keempat pasangan yang terjaring razia tersebut lanjut Plt Kasat terdapat satu orang wanita yang berinisial SP. Ia merupakan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang didapati sedang berduan berada di dalam kamar hotel bersama seorang laki-laki yang berinisial TKD bukan suami sah nya.

“Besok pak Kabid penegak Perda langsung monitoring ke kantor imigrasi setempat untuk mengecek ke absahan pasport atau identitas lainya tentang Tenaga Kerja Wanita itu,”imbuhnya.

Selanjutnya Dony mengatakan terkait dengan Perda Nomor 8 tertera, karena sifatnya pembinaan jadi untuk keempat pasangan itu yang memiliki identitas resmi dan ada yang bertanggung jawabkan akan di lepas.

“Itu juga ada salah satu pasangan tidak memiliki identitas resmi namun ia memiliki surat keterangan dari kelurahan setempat jadi setelah dilakukan pembinaan maka akan kami lepaskan,”pungkasnya‎.

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved