Masuk Daftar Bawaslu RI, 4 Caleg Eks Koruptor Bakal Dicoret

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung memastikan akan mencoret empat caleg eks napi korupsi tersebut.

Masuk Daftar Bawaslu RI, 4 Caleg Eks Koruptor Bakal Dicoret
net
Logo Bawaslu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah mengumumkan daftar calon legislatif (caleg) yang terindikasi mantan narapidana perkara korupsi, kejahatan asusila terhadap anak, dan bandar narkoba. Dari daftar tersebut, ada nama empat caleg di Lampung.

Keempatnya, yakni Sukono dari Partai Demokrat di Lampung Barat, Rusli Isa dari Partai Perindo di Lampung Selatan, Al Hazar Syahyan dari Partai Gerindra di Tanggamus, dan Koiri dari PPP di Tulangbawang Barat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung memastikan akan mencoret empat caleg eks napi korupsi tersebut. Anggota KPU Lampung, Ahmad Fauzan, mengatakan, pencoretan dapat dilakukan selama proses verifikasi maupun setelah penetapan daftar calon tetap (DCT).

"Jadi kalau ada caleg mantan napi eks koruptor maka akan kami coret dari daftar, dan kita akan kembalikan ke parpolnya, untuk diganti dengan yang baru," kata Ahmad Fauzan, Kamis (26/7).

Menurut Fauzan, KPU akan menelusuri rekam jejak empat caleg eks koruptor yang masuk daftar Bawaslu tersebut. KPU akan meminta surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan dan pengadilan, untuk membuktikan bahwa caleg tersebut adalah benar-benar napi eks koruptor, atau tersangkut masalah lain yang memang dilarang menjadi caleg sesuai aturan PKPU.

Baca: Massa Kecewa Putusan Bawaslu Lampung dan Ancam Kepung Rumah Cagub Arinal Djunaidi

"Kita tidak asal coret, harus benar-benar kita telusuri rekam jejaknya. Makanya kita juga nanti akan minta peran serta masyarakat, untuk sama-sama mengawasi dan memantaunya," tukas Fauzan.

Ia menerangkan, penyaringan bacaleg eks napi korupsi tidak hanya dalam tahap verifikasi kelengkapan. Melainkan tetap dilakukan setelah penetapan daftar calon sementara (DCS).

"Kami akan terus saring jika setelah DCS masih ditemukan, kita akan coret lagi. Ini upaya KPU untuk membendung eks napi korupsi menjadi bacaleg itu tidak berhenti sampai masa verifikasi kelengkapan berkas saja," katanya.

Larangan eks napi koruptor menjadi caleg sudah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h, disebutkan caleg bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

"Kalau mereka (parpol) nggak ganti, (posisinya) kosong karena mereka kan TMS (tidak memenuhi syarat). Kita konsisten melaksanakan itu," tuturnya.

Halaman
123
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved