Dipenjara Seusai Terbukti Korupsi, Mustafa Masih Menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah

Mustafa masih resmi menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah (Lamteng), meski sudah divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman di penjara.

Dipenjara Seusai Terbukti Korupsi, Mustafa Masih Menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG  – Mustafa masih resmi menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah (Lamteng), meski sudah divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman di penjara.

Kabag Pejabat Negara Biro Otda Setprov Lampung, Hargo Prasetyo Widi mengungkapkan, Pemprov Lampung belum bisa memproses pencopotan Mustafa sebagai Bupati Lamteng.

Hal itu lantaran pemprov masih menunggu masa 14 hari pascavonis yang diterima Mustafa.

“Setelah 14 hari kerja, itu kan masih ada upaya hukum selama 7 hari. Jadi, kami masih menunggu itu," kata Hargo Prasetyo Widi, Kamis (2/8/2018)

Empatbelas hari kerja pascavonsi, lanjut Hargo, baru akan berakhir pada 23 Agustus 2018.

"Nanti setelah selesai masa upaya hukum itu, kami minta salinan putusannya dan baru diproses pemberhentiannya,” jelas Hargo Prasetyo Widi.

Bupati nonaktif Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa dinyatakan terbukti memberikan suap secara berlanjut sebesar Rp 9,6 miliar, kepada anggota DPRD Lamteng.

Tersangka Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/2/2018).
Tersangka Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/2/2018). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Mustafa dijatuhi vonis tiga tahun penjara, dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pembacaan vonis dilakukan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/7/2018).

"Mengadili menyatakan terdakwa Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut menjatuhkan pidana karenanya selama tiga tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani, saat membacakan amar putusan.

Halaman
1234
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved