Grafis Tribun Lampung

Ini Aturan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Nyalon Jadi Capres atau Cawapres

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memutuskan maju sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Ini Aturan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Nyalon Jadi Capres atau Cawapres
GrafisTribunlampung/Dodi
Aturan Pencalonan Kepala Daerah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memutuskan maju sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, PKPU Nomor 22 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

Baca: Iduladha 2018, Ini 4 Keutamaan Puasa Sunah Arafah

Baca: Asian Games 2018: Indonesia vs Palestina, Laga Terberat Grup A

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 171 ayat (1), disebutkan bahwa seseorang yang sedang menjabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden.

Untuk lebih jelasnya lihat infografis dibawah ini.

Aturan Pencalonan Kepala Daerah
Aturan Pencalonan Kepala Daerah (GrafisTribunlampung/Dodi)
Aturan Pencalonan Kepala Daerah
Aturan Pencalonan Kepala Daerah (GrafisTribunlampung/Dodi)
Aturan Pencalonan Kepala Daerah
Aturan Pencalonan Kepala Daerah (GrafisTribunlampung/Dodi)
Aturan Pencalonan Kepala Daerah
Aturan Pencalonan Kepala Daerah (GrafisTribunlampung/Dodi)

Penulis: dodi kurniawan
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved