DPRD Lampung Akan Tunda Paripurna Pembahasan APBD Perubahan 2018

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

DPRD Lampung Akan Tunda Paripurna Pembahasan APBD Perubahan 2018
Tribun Lampung/Noval Andriansyah
Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal seusai memimpin Rapat Paripurna Istimewa peringatan HUT Ke-73 RI di gedung DPRD Lampung, Kamis, 16 Agustus 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung, Noval Anrdiansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Di dalam surat edaran tersebut, dalam pembahasan rancangan APBD 2019, Kemendagri meminta kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih.

Baca: Mantap! Pemprov Lampung Dianggap Progresif di Bidang Kesehatan

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, dalam surat bernomor 903/6291/OTDA tertanggal 2 Agustus 2019 dan tertuju kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, poin empat menyebutkan agar pemerintah daerah berkoordinasi lebih dulu dengan kada terpilih.

“Hal itu untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun dokumen KUA PPAS dapat menyandingkan dengan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih,” ujar Bahtiar, Kamis 16 Agustus 2018.

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal menambahkan, rencananya rapat paripurna mengenai draft APBD Perubahan 2018 dan KUA PPAS APBD 2019 akan dilakukan pada 20 Agustus 2018.

Namun, terus Dedi, karena keluarnya surat edaran Kemendagri tersebut, pihaknya menunda lebih dulu pembahasan KUA PPAS 2019.

“Mungkin seminggu atau dua minggu lagi baru ada pembahasan (KUA PPAS 2019). Untuk memberikan waktu koordinasi antara pemerintah daerah dengan gubernur terpilih. Kami targetkan untuk APBD Perubahan 2018 dan (APBD) murni 2019 bisa selesai akhir bulan ini. Tergantung masuknya draft dari eksekutif,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca: Pemprov Lampung Budayakan Olahraga Sebagai Gaya Hidup Sehat

Kabid Perencanaan Makro, Badan Perenanaan dan Pebangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Indra Permana mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 menyebutkan tata waktu KUA-PPAS paling lambat minggu kedua Juli.

“Itu (KUA PPAS 2019) sudah kami sampaikan ke dewan. Sementara surat Mendagri itu baru diteken 2 Agustus 2018, dan baru sampai ke kami Senin (13 Agustus 2018) lalu. Saya kira ini kebijakan yang telat,” tegas Indra kepada awak media, Kamis 16 Agustus 2018.

Indra menambahkan, APBD TA 2019 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung yang disusun pada 2014 lalu.

“Sementara visi-misi (kepala daerah) yang baru belum ada payung hukumnya,” ucap Indra.

Meski demikian, Indra mengatakan, pihaknya tetap akan melihat struktur visi-misi kepala daerah terpilih.

Karena, menurut Indra, secara umum program dan visi-misi kada terpilih tidak jauh berbeda dengan RPJMD Lampung.

“Kalau pun dipaksakan, artinya surat  itu (edaran) menggugurkan perda (APBD) ? Kami masih konsultasi juga ke Kemendagri,” tandas Indra.

Baca: Pemprov Lampung Harapkan BPD Mampu Bersaing di Daerah

APBD Perubahan 2018 Efisiensi 15 Persen

Sementara itu, untuk APBD Perubahan 2018, diperkirakan akan ada efisiensi anggaran sebesar 15 persen di masing-masing SKPD.

Dedi menjelaskan, perkiraan tersebut karena melihat adanya perbedaan asumsi atau penurunan pendapatan, salah satunya dari cukai rokok.

“Maka kami akan melihat di perubahan ini apakah mampu mendongkrak sisi pendapatan sehingga bisa mengoptimalkan pembiayaan pada 2019. Diperkirakan akan ada rasionalisasi anggaran di perubahan sekitar 15 persen,” ucap Dedi.

Pj Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menambahkan, saat ini Pemprov Lampung sedang dalam tahap draft akhir untuk postur APBD di sektor pendapatan, belanja dan biaya.

“Kalau rasionalisasi itu memang sebuah kebijakan, dan setiap daerah punya karakter masing-masing. Jadi dalam rangka untuk melihat proyeksi penerimaan ke depan berkurang ataukah bertambah. Secara perhitungan angka nanti akan dihitung lagi. Ya memang itu kebijakan kami (rasionalisasi 15 persen). Kita lihat di akhir triwulan nanti,” tambah Hamartoni. (*)

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: teguh_prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved